Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja, Apa Penyebabnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya delapan warga sipil dan lima tentara Kamboja tewas dalam pertempuran lintas batas dengan Thailand hingga Sabtu (26/7/2025), menurut Kementerian Pertahanan Kamboja. Sebanyak 35.829 warga sipil Kamboja telah mengungsi dari daerah-daerah berisiko tinggi di Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat.

Thailand juga telah melaporkan 15 korban jiwa, termasuk seorang tentara, selama bentrokan yang dilaporkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Ribuan warga Thailand juga telah mengungsi akibat bentrokan tersebut.

Thailand mengerahkan jet tempur, sementara Kamboja menembakkan roket dalam bentrokan tersebut, dengan kedua negara saling menuduh sebagai pihak yang memulai baku tembak yang dimulai pada 24 Juli.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut informasi mengenai konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Sengketa wilayah Thailand-Kamboja

Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Prancis pada 1907, sebuah peta perbatasan antara kedua negara disusun. Namun, para negara yang bertetangga itu menafsirkannya secara berbeda.

Selain itu, perwakilan Prancis dari komisi demarkasi tidak memperhatikan beberapa bagian perbatasan karena sulit diakses.

Kamboja telah menggunakan peta tersebut sebagai referensi untuk mengklaim wilayah, sementara Thailand berargumen bahwa peta tersebut tidak akurat. Setelah Kamboja merdeka dari Prancis pada 1953, wilayah-wilayah tersebut menjadi subjek sengketa wilayah.

Konflik yang paling menonjol dan penuh kekerasan terjadi di sekitar kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun. Sengketa terbaru dimulai pada Mei 2025, ketika pasukan kedua negara sempat saling tembak di wilayah yang diperebutkan dan menewaskan seorang tentara Kamboja.

Putusan Mahkamah Internasional

Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan kedaulatan atas wilayah Kuil Preah Vihear kepada Kamboja, di mana putusan tersebut menjadi masalah besar dalam hubungan bilateral kedua negara.

Kamboja kembali ke Mahkamah Internasional pada 2011, menyusul beberapa bentrokan antara tentaranya dan pasukan Thailand yang menewaskan sekitar 20 orang dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Namun, pembicaraan selanjutnya terkait penarikan pasukan tidak membuahkan hasil.

Pada November 2013, Mahkamah Internasional secara bulat memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas wilayah disengketakan di sekitar candi Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa putusan tahun 1962 oleh para hakimnya memberikan kedaulatan kepada Kamboja atas Tanjung Preah Vihear dan Thailand kini wajib menarik pasukan militer atau polisi yang ditempatkan di sana.

Namun, Mahkamah Internasional tidak membahas wilayah sengketa lainnya, terutama yang berada di dalam “Segitiga Zamrud”, wilayah perbatasan bersama antara Kamboja, Laos, dan Thailand, tempat pasukan sering bentrok.

“Segitiga Zamrud” mencakup wilayah di tujuh provinsi di antara ketiga negara: Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Stung Treng di Kamboja, Salavan dan Champasak di Laos, serta Ubon Ratchathani dan Sisaket di Thailand.

Thailand menolak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam masalah tersebut.

sumber : Antara