Kemerdekaan di Tengah Badai Kesulitan, Ironis!

Rindyanti Septiana

Politik | 2025-08-18 12:41:33

Gegap gempita pemerintah Indonesia merayakan HUT RI yang ke-80 tahun di Istana Negara dan juga karnaval kemerdekaan di Monas. Peringatan kemerdekaan tahun ini bertema, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Namun, sayang peringatan ini masih diliputi dengan berbagai ironi. Ada banyak persoalan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di antaranya, berdasarkan data situs crowdsourcing Layoffs.fyi, hingga Senin (4/8/2025), sudah 171 perusahaan teknologi global yang melakukan PHK, dengan total 80.250 pekerja yang terdampak. Sepanjang 2024, ada 152.922 pekerja di 551 perusahaan teknologi yang terdampak PHK. Sementara secara nasional, sudah hampir 1 juta pekerja terkena PHK.

Selain itu, jumlah kelas menengah di Indonesia penurunan signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah. Hasil pengolahan data BPS menunjukkan bahwa proporsi dan jumlah kelas menengah dari tahun 2019 hingga 2024 konstan menurun setiap tahun.

Jika data BPS menunjukkan demikian, menunjukkan pada publik masyarakat berpotensi besar menuju kelas rendah atau miskin. LPEM FEB UI dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2024 for Q3 2024 menyebut, “Jika daya beli masyarakat menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang akan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB.” (tempo.co, 10/9/2024).

Ironi Kemerdekaan

Masyarakat seolah harus menerima berbagai kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tanpa boleh memprotesnya. Hal ini terlihat dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat fantastis angkanya di sejumlah daerah. Bahkan kenaikan yang diputuskan mencapai 1000%. Kenaikan PBB yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (detik.com, 14/8/2025).

Kondisi ini menujukkan meski sudah mereka dari penjajahan fisik, tapi negeri ini masih terjajah secara hakiki. Kemerdekaan semestinya terlihat pada kesejahteraan masyarakatnya, yakni terpenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kemerdekaan di tengah badai kesulitan, ironis!

Mengapa kesulitan demi kesulitan ini terus terjadi? Karena penguasa negeri masih menerapkan ideologi sekuler Kapitalisme. Sistem kehidupan yang membuat manusia memisahkan agama dari kehidupan. Manusia tidak mengenal Batasan syariat untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka hanya mengenal standar kepuasan semata. Hingga lahirlah banyak manusia yang berorientasi pada materi.

Sebagian pengamat mengalami pesimis jika pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan dampak dari PHK massal dan menurunnya daya beli masyarakat. Mengingat posisi kemiskinan negeri ini sudah single digit. Semakin rendah pertumbuhan ekonominya, semakin susah pula menekan angka kemiskinan. Satu-satunya cara mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan adalah dengan mengganti sistem Kapitalisme yang telah memiskinan rakyat dengan sistem Islam.

Sistem Islam Memerdekakan Masyarakat dari Kesulitan Hidup

Kemerdekaan hakiki sejatinya terwujud dengan kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sistem Islam menyolusi masalah kehidupan bukan sebatas tataran konsep, melainkan terealisasi melalui berbagai kebijakan, salah satunya politik ekonomi Islam.

Apa yang dilakukan seorang pemimpin dalam sistem Islam menyolusi masalah kemiskinan? Pertama, mengelola harta negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, diambil dari Baitulmal.

Kedua, Departemen Sosial membantu pemimpin Islam mendata penghasilan orang per orang secara detail, siapa saja yang terkategori miskin dan tidak miskin. Bagi yang miskin dan memiliki kemampuan bertani, akan diberikan modal, seperti sebidang tanah, traktor, bibit, hingga pupuk. Hal ini juga bagian dari solusi meminimalisir pengangguran dalam negara.

Ketiga, membuat sistem yang memonitor pergerakan harta sehingga bisa dijadikan indikator kapan terjadi ketimpangan ekonomi dan kapan mengambil langkah subsidi.

Keempat, Islam mengharamkan riba sehingga Baitulmal bisa memberi pinjaman tanpa riba. Melarang penimbunan uang dan monopoli, menjual dengan harga jauh di atas nilai manfaatnya, serta melarang tanah yang menganggur selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.

Kelima, negara mewujudkan revolusi industri dan teknologi sehingga tidak perlu impor dan merdeka dari kendali negara-negara Barat.

Keenam, negara menjadikan emas dan perak sebagai dasar mata uang agar nilai uang rakyat tidak hilang begitu saja dengan terdepresiasinya mata uang, sebagaimana terjadi saat ini.

Dengan demikian, memperjuangkan penegakkan sistem Islam merupakan upaya nyata untuk meraih kemerdekaan yang hakiki. Mengeluarkan dari kesengsaraan dan penderitaan yang diciptakan sistem Kapitalisme.

Benarlah, firman Allah Taala, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” )QS Al-A’raf: 96).