Kementan Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Masih Cukup untuk Petani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan ketersediaan pupuk bersubsidi masih cukup banyak sehingga petani diminta tidak khawatir memasuki musim tanam ketiga tahun 2025.

Kepala Kelompok Seksi (Kapoksi) Pupuk Bersubsidi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sry Pujiati, mengungkapkan hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi. “Jadi ketersediaan pupuk bersubsidi cukup banyak. Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap,” kata Sry di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ia menambahkan, sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik) terus diperbaiki agar penyaluran pupuk lebih transparan dan tepat sasaran.

Pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi tahun 2025 sebanyak 9,55 juta ton, dari total kebutuhan petani yang mencapai 14,72 juta ton, dengan nilai Rp 44 triliun untuk 14,9 juta petani penerima.

Sry menegaskan, pemerintah terus memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih tepat sasaran. Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam tata kelola baru itu, pemerintah menetapkan mekanisme titik serah pupuk bersubsidi agar distribusi lebih jelas dan akuntabel. Mekanisme ini memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang, sehingga pupuk kini langsung diserahkan dari produsen ke titik serah, yakni kios pengecer atau gabungan kelompok tani.

Dalam proses penebusan, petani kini juga lebih dimudahkan karena tidak lagi wajib menggunakan Kartu Tani, melainkan cukup dengan KTP.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menyampaikan hingga semester I-2025 realisasi produksi Pupuk Kaltim mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi itu terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.

Distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan realisasi 500 ribu ton ke wilayah tanggung jawab Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. “Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini wujud nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya dalam diskusi bertema Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).

Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Zulharman Djusman, menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari rantai birokrasi penyaluran pupuk, keterbatasan penyuluh, hingga akses digital di pedesaan.

Karena itu, ia menilai sosialisasi e-RDKK harus terus diperkuat. “Pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi menjadi kabar gembira bagi petani, sehingga mereka lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi,” katanya.

Sementara itu, Kapoksi Padi Irigasi dan Rawa Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Mochamad Nur Hidayat, mengatakan untuk mengatasi keterbatasan pupuk bersubsidi, pemerintah kini mendorong pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk organik demi mengembalikan kesuburan lahan.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementan telah menyiapkan strategi peningkatan produksi pangan nasional. Strategi itu mencakup perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik.

sumber : Antara