Kanal Penyaluran Beras SPHP Diperluas, Ini Update Realisasinya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama Perum Bulog terus memperlebar kanal-kanal distribusi beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tak hanya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, beras SPHP akan mulai disalurkan ke ritel modern, termasuk minimarket, namun tidak termasuk ritel grosir.

Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi menerangkan, di ritel grosir ada batasan maksimal dua karung setiap pembelian. Sementara di akser pasar modern pangsanya luas, tidak hanya untuk masyarakat menengah ke atas. Siapa saja bisa mengaksesnya.

"Apalagi untuk minimarket berjejaring. Menurut kami dapat diakses oleh semua kalangan. Jaringan outletnya pun sangat luas," kata Arief, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Hingga Jumat (1/8/2025), realisasi penyaluran beras SPHP telah berada di angka 188,4 ribu ton, atau sekitar 12,56 persen dari target total sepanjang 2025. Dalam keterangan resmi NFA, total beras SPHP yang disalurkan dari Juli-Desember berada di angka 1,3 juta ton.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan percepatan penyaluran beras SPHP sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Ia menerangkan, target utama penyaluran beras SPHP adalah pedagang pasar. Ini agar tersedia langsung di pasar-pasar rakyat.

Selanjutnya disalurkan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM). Penyaluran melibatkan TNI, Polri, dan dinas pangan, serta kios pangan atau Rumah Pangan Kita (RPK) binaan daerah. "Jadi, semua ini penting agar distribusi beras SPHP terdata dengan baik dan tepat sasaran,” kata Ketut.

Ia menekankan pentingnya koordinasi aktif antara Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan di daerah, dengan Bulog setempat. Ini guna memastikan titik distribusi dan lokasi penyaluran SPHP tepat sasaran. NFA mendorong Gubernur, Bupati, dan Walikota segera menugaskan dinas pangan dan dinas perdagangan untuk duduk bersama dan melakukan pemetaan lokasi distribusi SPHP, serta segera berkoordinasi dengan Bulog di wilayah masing-masing.

Perum Bulog menjamin keakuratan pendistribusian penyaluran beras SPHP ini. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan prosedur penyaluran dilakukan secara lebih ketat dan terintegrasi melalui aplikasi Klik SPHP. Para pengecer wajib mendaftarkan diri lengkap dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin usaha, dan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

"Setiap pengecer maksimal hanya boleh membeli 2 ton. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional dan Bulog, tidak boleh membuka kemasan, menjual lebih dari dua pack, dan siap menerima sanksi jika melanggar,” ujar Rizal.

Distribusi beras SPHP dilaksanakan melalui tiga jalur utama, yaitu pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta kegiatan pasar murah yang digelar oleh instansi pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Langkah sinergis antara Bulog dan Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) diharapkan mampu menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pada saat yang sama, bisa memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.