Jurus Prabowo Kejar Target Lifting Minyak 1 Juta Barel pada 2029

Sejumlah pekerja menaiki 'safety lifting frog' dari kapal ke Anjungan Bravo Flow Station, Pertamina Hulu Energi (PHE) Offshore North West Java (ONWJ), lepas pantai utara Subang, Laut Jawa, Jawa Barat, Minggu (2/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan adanya peningkatan produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2029.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri peresmian peningkatan produksi minyak 30 ribu barel di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (26/6).

"Untuk beberapa tahun ke depan sesuai dengan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan meningkatkan produksi pada tahun 2029 sekitar 900 ribu sampai dengan 1 juta barel per hari," kata Yuliot kepada wartawan, Kamis (26/6).

Untuk mewujudkan target itu, Yuliot mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah. Salah satunya, yakni dengan percepatan eksplorasi di seluruh Indonesia.

Langkah percepatan eksplorasi itu, kata dia, salah satunya telah dilakukan lewat proyek di Banyu Urip Infill Clastic (BUIC), Blok Cepu, yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), di Bojonegoro, Jawa Timur.

Adapun lewat proyek itu, Blok Cepu berhasil meningkatkan produksi minyak sebanyak 30 ribu barel per hari. "Jadi untuk wilayah kerja yang lain, itu juga hampir sama kita akan dorong peningkatan eksplorasi," tutur dia.

Langkah selanjutnya, pemerintah akan menggunakan teknologi seperti Enchanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal tracking pada daerah-daerah wilayah kerja yang telah mengalami penurunan produksi.

"Jadi, ada EOR, ada horizontal tracking, jadi itu juga memungkinkan untuk peningkatan produksi dari wilayah kerja yang ada," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Yuliot, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga akan melakukan percepatan penawaran wilayah kerja. Saat ini, ia mengungkapkan bahwa sudah ada 61 wilayah kerja yang ditawarkan kepada para pelaku usaha.

Kemudian, dari aspek regulasi, Yuliot menekankan bahwa pemerintah juga bakal menyiapkan tiga langkah. Pertama, yakni dengan mengevaluasi ulang regulasi terkait kegiatan pertambangan yang ada di hulu minyak bumi dan gas (migas).

Kedua, lanjut dia, pemerintah juga akan mengkaji ulang terkait dengan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha.

"Jadi, kita akan sempurnakan insentif-insentif yang sudah kita berikan pada badan usaha," ucap Yuliot.

Langkah terakhir, yakni dengan memperpendek dan mengintegrasikan prosedur perizinan untuk kegiatan di hulu migas.

"Sehingga, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan itu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien dalam memasuki kegiatan produksi," katanya.