
Investor dari Qatar, PT Al Qilaa International Indonesia, memberi kejelasan atas komitmen investasi 1 juta unit hunian vertikal di Indonesia. Pada tahap awal, Al Qilaa akan bangun 50.000 unit hunian vertikal.
Adapun nilai investasi untuk 50.000 unit hunian tersebut mencapai USD 2,5 miliar. Chairman PT Al Qilaa International Indonesia, Sheikh Abdulaziz Al Thani, memastikan unit hunian vertikal tersebut akan dijual dengan harga terjangkau meski belum bisa menyebut nominalnya.
“Jadi, kami akan menjualnya dengan harga yang bagus, tapi seperti yang Anda lihat ada pemandangan, sistem pendidikan, sekolah, ruang bermain, fasilitas basement, dan kami akan melakukan proyek ini dengan konsep smart tower,” kata Abdulaziz dalam Peluncuran Proyek Investasi 1 Juta Unit Hunian Vertikal dari Qatar di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (26/6).
Setelah 50.000 unit terbangun dan selesai proses administrasi dalam dua tahun, Abdulaziz menjelaskan nantinya akan dibangun tahap 2 sebanyak 50.000 unit lagi.
Terkait ini, Qatar juga membentuk tim dengan melibatkan dukungan Danantara, PT Bank Tabungan Negara (BTN), Kementerian PKP, PT China Communications Construction Indonesia, Risjadson Land dan Director, DLS Consultancy Pte. Ltd.

“Saya harap dengan tim besar, kita bisa bekerja bersama-sama untuk melihat ini segera. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sangat jauh, hanya untuk mengirimkan pesan kepada semua orang di Indonesia, bahwa kami serius,” ujarnya.
Terkait lokasi pembangunan hal ini belum dijelaskan dan akan diumumkan lebih lanjut. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menjelaskan nantinya hunian vertikal dari Qatar tersebut akan dibangun di atas lahan-lahan BUMN di Jakarta dan beberapa daerah lain. Hal tersebut juga menjadi bentuk keterlibatan Danantara dalam proyek ini.
“Danantara kan memiliki 800 BUMN dan BUMN ini sebagian besar ada lahan. Ada yang besar, ada yang luas, seperti Pertamina, PLN, tadi disebut PTPN. Ini nanti sebagian akan diserahkan untuk program ini,” ujar Hashim.
Terkait lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang juga akan digunakan, Hashim memastikan hal tersebut tak akan mengganggu swasembada pangan.