Ekonom: BPI Danantara Perlu Roadmap Jelas Kelola Dana Jumbo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum memiliki arah jelas sebagai sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan hampir 1 triliun dolar AS. Menurutnya, Danantara semestinya memiliki roadmap agar tujuan dan proses perjalanannya lebih terarah.

“Danantara tidak punya roadmap. Sampai hari ini kita mencari-cari. Kalau melihat situs resminya, informasinya minim. Padahal, Danantara mengelola hampir 1 triliun dolar AS,” ujar Bhima dalam acara peluncuran Danantaramonitor.org di Celios Hub, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Bhima menyebut, publik sejauh ini hanya memperoleh informasi sepotong-sepotong terkait BPI Danantara. Tidak ada akses informasi yang cukup untuk memahami arah Danantara ke depan maupun langkah-langkah yang dijalankan.

“Danantara diharapkan punya roadmap. Tahun pertama mau apa? Dua tahun berikutnya arahnya ke mana?” katanya.

Ia menambahkan, misi BPI Danantara yang kerap digaungkan adalah keberlanjutan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2025 dan pidato nota keuangan RAPBN 2026 juga menekankan misi keberlanjutan tersebut. Namun, hingga kini proyek-proyek bernilai jumbo yang dikelola BPI Danantara belum menunjukkan interpretasi ke arah itu.

“Pak Presiden ingin 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun. Danantara seharusnya menjadi implementatornya. Bentuknya bagaimana? Caranya apa? Pendanaannya dari mana? Itu yang harus dijawab Danantara agar roadmap-nya sejalan dengan Presiden,” terangnya.

Bhima juga menyoroti belum adanya white list dan black list proyek yang ditangani Danantara. Menurutnya, daftar tersebut penting, termasuk gray list untuk proyek dengan karakter abu-abu. Dengan begitu, Danantara bisa menjelaskan pertimbangan dalam mengelola proyek, terutama yang bernilai besar.

Ia juga menyinggung soal patriot bond, surat utang yang diterbitkan Danantara melalui private placement khusus kepada pengusaha nasional. “Patriot bond ini untuk apa? Untuk waste to energy? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena tidak ada arah yang jelas,” ujarnya.

Bhima menekankan, Danantara harus lebih transparan dan terstruktur dalam menjalankan fungsi sebagai SWF. Ia meminta agar informasi mengenai arah kebijakan Danantara dapat diakses publik.