DPR : Tugas Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa jangan Tumpang Tindih

Foto udara kondisi banjir limpasan air laut ke daratan atau rob yang merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/5/2022)(ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa.)

ANGGOTA Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syafiuddin menegaskan agar Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa memiliki tugas yang jelas. Ia mengatakan pentingnya koordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan instansi lain.

Syafiuddin menegaskan, publik perlu mendapat kepastian apakah Badan Otorita ini hanya akan berfokus pada rencana mega proyek Giant Sea Wall Pantura atau juga akan mengurusi aspek lain, seperti pengelolaan pesisir, tata ruang kawasan, transportasi, dan perlindungan lingkungan.

“Kami di Komisi V mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan badan otorita harus jelas mandatnya. Jangan sampai keberadaannya hanya menjadi lembaga baru tanpa arah yang konkret, apalagi tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain seperti PU, Perhubungan, maupun KLHK,” ujar Syafiuddin, melalui keterangannya, Selasa (26/8).

Lebih lanjut, Syafiuddin menekankan kawasan pantai utara Jawa merupakan wilayah strategis nasional dengan tantangan kompleks, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga kepadatan transportasi darat dan laut. Maka dari itu, ia menilai kehadiran Badan Otorita seharusnya mampu menyinergikan program lintas sektor, bukan hanya fokus pada proyek fisik semata.

“Kalau hanya mengurusi satu proyek besar, itu bisa dikerjakan kementerian teknis. Tapi kalau otorita ini diberi mandat mengintegrasikan perencanaan pembangunan Pantura secara menyeluruh, maka harus ada landasan hukum dan pembagian kewenangan yang tegas,” tambahnya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu juga meminta pemerintah segera menyosialisasikan peta tugas, fungsi, dan target kinerja Badan Otorita Pengelola Pantura agar publik dapat mengawasi dan menilai efektivitasnya.

“Transparansi penting sejak awal. Dengan begitu, masyarakat tahu ke mana arah pembangunan Pantura, dan DPR bisa mengawal agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Didit merupakan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. (H-4)