DPR: Pengawasan Digital Regulasi Kuat Kunci Atasi Tambang Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka mengatakan bahwa sinergi nasional dalam pengawasan digital dan regulasi yang kuat jadi kunci untuk mengatasi fenomena pertambangan ilegal.

Dia menilai pembangunan ekosistem pengawasan berbasis teknologi, sekaligus penyempurnaan regulasi mampu menutup celah hukum. Menurut dia, penguatan tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) sangat penting untuk menekan praktik ilegal merugikan negara dan merusak lingkungan.

"Pertambangan ilegal adalah persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Komisi XII mendukung penguatan sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan penyempurnaan regulasi agar pengawasan lebih efektif dan transparan,” kata Beniyanto di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel. DPR akan mendorong percepatan integrasi data perizinan melalui sistem informasi terpadu, sehingga distribusi hasil tambang dapat dipantau secara real time.

"Pengawasan yang terhubung dengan basis data nasional akan meminimalisir praktik pemalsuan dokumen dan peredaran ilegal. Ini langkah untuk menjaga kredibilitas tata kelola minerba kita,” kata dia.

Selain pengawasan, dia juga akan mengawal revisi regulasi agar sanksi bagi pelanggaran semakin tegas dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Regulasi tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

“Pemberantasan pertambangan ilegal bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga membangun sistem yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi daerah,” katanya.

Dengan penguatan regulasi dan digitalisasi pengawasan, dia optimistis Indonesia dapat menekan praktik pertambangan ilegal dan memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.

"Langkah ini sejalan dengan visi kita bersama untuk menciptakan sektor minerba yang berkelanjutan dan berdaya saing,” katanya.

sumber : Antara