Bahlil menjelaskan, usulan proyeksi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia (BI) pada tanggal 6 Agustus 2025, yakni sebesar USD 70 per barel.
"Kami berkesimpulan bahwa ICP kita di tahun 2026 itu sebesar USD 70 per barel ICP," katanya saat Rapat Kerja Komisi XII DPR, Rabu (27/8).
Angka perkiraan rata-rata ICP tahun 2026 merujuk kepada publikasi US EIA dan Pooling Reuters, di mana proyeksi harga minyak mentah Brent 2026 rata-rata USD 60 per barel, dan WTI rata-rata USD 56 per barel.
Sementara itu, realisasi ICP hingga Juli 2025 mencapai USD 69,73 per barel dan diperkirakan ICP hingga akhir 2025 adalah USD 70 per barel. Asumsi tersebut juga sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN 2026.
Kemudian, Bahlil menetapkan target lifting migas dalam RAPBN 2026 sebesar 1.594.000 barrel oil equivalent per day (BOEPD), terdiri dari lifting minyak sebesar 610.000 barrel oil per day (BOPD), naik tipis dari target APBN 2025 sebesar 605.000 BOPD.
Selain itu, pemerintah menetapkan target lifting gas sebesar 984.000 BOEPD dalam RAPBN 2026. Angka tersebut turun dari target APBN 2025 sebesar 1.005.000 BOEPD.
"Insyaallah tercapai, sekalipun memang sekarang ada gangguan di beberapa pipa, kemudian ada kebakaran di Sumatera, tapi kita lagi melakukan percepatan, jadi lifting kita di 2026 sekitar 610.000 BOPD," tutur Bahlil.
Bahlil juga menetapkan cost recovery dalam RAPBN 2026 sebesar USD 8,5 miliar, serupa dengan target cost recovery pada tahun 2025.
Selanjutnya, Bahlil mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2026 sebesar 19.162.000 kiloliter (KL), jauh menurun dari alokasi APBN 2025 yakni 19.410.000 KL.
Volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2026 terdiri dari minyak tanah 526.000 KL dan minyak solar sebesar 18.636.000 KL, dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter.
Sementara itu, volume LPG 3 kg dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar 8.300.000 metrik ton, masih meningkat dari APBN 2025 sebesar 8.170.000 metrik ton. Sama halnya dengan subsidi listrik, meningkat dari Rp 87,72 triliun pada 2025, menjadi Rp 101,72 triliun dalam RAPBN 2026.
"Subsidi listrik sebesar Rp 101,72 triliun. Ada direktur PLN di sini? Ini rakyat kita harus perhatikan," ujar Bahlil.