Dedi Mulyadi Kritik Wali Kota dan Bupati yang Perbolehkan Study Tour

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik sejumlah wali kota dan bupati yang memperbolehkan kegiatan study tour di tengah kebijakannya yang melarang kegiatan tersebut. Ia menilai kebijakan memperbolehkan study tour tidak memiliki landasan akademik serta dinilai bermoral menjadikan anak sebagai barang dagangan.

"Ada beberapa wali kota dan bupati yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh study tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali study tour di sekolah sekolah dengan berbagai catatan," ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari laman instagramnya, Sabtu (26/7/2025).

Dedi mengatakan, menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata merupakan tindakan tidak memiliki landasan akademis dan bermoral. Sebab, anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi dan lainnya.

"Kenapa, anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi itulah saya melarang mereka menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli seragam karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadikan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan," paparnya.

Menurut Dedi, bagi dirinya pendidikan harus terbebas dari tindakan eksploitatif. Ia memberi saran wali kota dan bupati apabila ingin menaikkan kunjungan wisatawan maka beberapa hal harus dilakukan. "Satu tingkatkan kebersihan kotanya atau kabupatennya, tingkatkan estetika kabupaten dan kotanya tidak boleh ada bangunan kumuh sungai harus tertata dan heritage terjaga estetikanya dengan baik," kata dia.

Selain itu, ia mengingatkan agar wali kota dan bupati agar menghilangkan pungutan liar dari mulai dari parkir liar, calo tiket. Tidak hanya itu, tata pedagang sehingga mereka menyajikan produk dengan berkualitas dan tidak menggetok para pembelinya.

Dedi pun, mengimbau agar pemandu wisata harus dikembangkan dengan baik, membangun keamanan dalam lingkungan tempat yang dikunjungi. Dedi mengatakan apabila semua daerah berhasil menata wilayah, bersih dan pedagang jujur serta tidak ada pungutan liar maka akan muncul rasa nyaman di kalangan wisatawan.

Selain itu, infrastruktur harus dibangun agar tidak terjadi kemacetan saat musim kunjungan. "Kalau semua dikembangkan oleh bupati dan wali kota jangan khawatir wisatawan akan datang berbondong bondong kenapa karena merasa nyaman," kata dia.