Dasco: RUU Pemilu Tak Dibahas di Masa Sidang Kali Ini

Wakil Ketua Umum DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipastikan belum dibahas dalam masa sidang kali ini.

Alasannya karena DPR masih butuh waktu untuk mengkaji masukan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merekayasa konstitusi.

“Mungkin untuk RUU Pemilu belum kita bahas pada sidang ini karena kita masih juga secara informal berbicara antar fraksi,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6).

"Rekayasa konstitusi itu tentunya tidak bisa kita ambil secara terburu-buru," sambungnya.

Dasco menjelaskan DPR perlu hati-hati dalam memahami masukan MK tersebut dan mengkajinya secara mendalam dengan berbagai ahli.

Ilustrasi Simulasi Surat Suara Pemilu. Foto: Budi Candra Setya/ANTARA FOTO

Untuk itu, Dasco mengatakan pembahasan mengenai RUU Pemilu ini masih dalam tahap pembahasan informal antara 8 fraksi yang ada di parlemen.

"Ya, ini masih ada pembicaraan informal yang tentunya belum bisa kita sampaikan ke publik. Karena kalau kita sampaikan belum hal yang final, nanti akan menimbulkan dinamika yang tidak perlu," jelas Dasco.

Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut RUU Pemilu tak akan membongkar semua aturan. Ia hanya menekankan ada beberapa evaluasi.

“Tentu ada beberapa catatan terkait dengan politik uang, pendanaan pemilu, aspek penyelenggara itu kita perbaiki. Tapi bukan berarti kemudian kita membongkar lagi semua, enggak. Kita coba sekarang ini melakukan kodifikasi,” ujarnya di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, pada Senin (19/5).

“Mana-mana yang perlu untuk difokuskan. Belum tentu semuanya, tapi isu-isu yang sangat krusial,” sambung politikus PAN ini.

Ia juga menekankan penting ya melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dari akademisi hingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilibatkan.