BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Jabar Turun Jadi 3,6 Juta Jiwa

Plt Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, memberikan paparan di Gedung BPS Jabar Bandung, Jumat (25/7/2025). Foto: Ricky Prayoga/Antara

Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar) mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi itu per Maret 2025 mencapai 3,65 juta jiwa atau turun dibanding penilaian terakhir pada September 2024, namun kemiskinan di perkotaan justru mengalami peningkatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, menyebutkan 3,65 juta jiwa penduduk miskin itu setara dengan 7,02 persen dari total penduduk Jabar, yang menurun 0,06 persen poin dibandingkan dengan September 2024 dengan 3,67 juta orang atau 7,08 persen.

"Penurunan ini dipengaruhi oleh perbaikan kondisi ekonomi makro serta turunnya angka kemiskinan di wilayah perdesaan," ujar Darwis di Bandung, Jumat (25/7), sebagaimana dikutip dari Antara.

Hal itu, kata dia, ditopang pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan I 2025 yang mencapai 4,98 persen (year on year—yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,91 persen.

Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,74 persen per Februari 2025, menurun secara persentase, meskipun jumlah penganggur meningkat dari 1,77 juta menjadi 1,81 juta orang.

Di sisi lain, kata dia, kemiskinan di perkotaan justru meningkat sebesar 0,11 persen poin seiring dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan jumlah penganggur.

Darwis mengatakan jumlah penduduk miskin di kota bertambah 66,02 ribu orang, sedangkan di perdesaan menurun sebanyak 79,63 ribu orang, sehingga secara keseluruhan masih terjadi penurunan.

"Garis kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 547.752 per orang per bulan, naik 2,29 persen dibandingkan September 2024. Sebanyak 74,88 persen dari komponen ini berasal dari pengeluaran untuk makanan," kata Darwis.

Secara rinci, lanjutnya, garis kemiskinan makanan tercatat Rp 410.143 per orang per bulan, sedangkan non-makanan sebesar Rp 137.609 per orang per bulan.

Meski angka kemiskinan menurun, indikator kualitas kemiskinan mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,05 menjadi 1,17. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,24 menjadi 0,29.

"Artinya, walaupun jumlah penduduk miskin berkurang, rata-rata pengeluaran mereka makin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin sendiri makin tinggi," kata Darwis.

BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) di provinsi itu pada Maret 2025 sebesar 0,416, berada dalam kategori ketimpangan sedang. Di wilayah perkotaan, lanjutnya, Gini Ratio tercatat 0,426, jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang sebesar 0,323.

Kendati demikian baik di kota maupun desa, kata dia, Gini Ratio mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang mengindikasikan perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat kelas bawah.

"Secara kuantitatif, kemiskinan di Jawa Barat menurun, namun secara kualitatif, kesejahteraan penduduk miskin belum membaik secara signifikan. Ini menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan," tutur Darwis.