BPK Diminta Audit Gedung Baru DPRD DIY di Awal Pembangunan

Progres pembangunan gedung baru DPRD DIY(Dok DPRD DIY)

PEMBANGUNAN gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY ditargetkan mencapai 55 persen pada akhir 2025. Di sisi lain Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismoro meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pembangunan gedung tersebut di awal.

"Kalau audit BPK itu di awal sudah muncul, baik kelemahan-kelemahan administratif ataupun konstruksinya, itu bisa kita perbaiki," kata dia, Jumat (22/8) sore.

Langkah ini merupakan antisipasi agar jangan sampai ada temuan fatal ketika gedung sudah terlanjur jadi. Jika temuan tersebut di akhir pembangunan, pihaknya pun tidak punya cukup waktu untuk memperbaikinya.

"Lebih baik saya minta bantuan BPK, audit dilakukan di triwulan satu. Mudah-mudahan (audit ini) nanti bisa nemberikan sebuah kontribusi perbaikan, baik administratif maupun kualitasnya," kata Yudi.

Pembangunan gedung baru tersebut berlokasi di Jalan Kenari, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Nilai kontrak pembangunan mencapai Rp293,8 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY.

Gedung tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. "Sekarang sudah masuk Minggu ke-22. Target Desember 2025 harus mencapai 55%," terang dia. 

Selanjutnya, progres tambahan capaian 25 persen ditargetkan pada pertengahan 2026 dan selesai pada Desember 2026.

Yudi menyebut, ada percepatan pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD DIY, karena pekerjaan dilakukan secara paralel.

"Saya pastikan bahwa semua material yang terpasang di gedung DPRD (DIY) itu (yang sedang dibangun) sudah melalui uji laboratorium. Dan Alhamdulillah, semua material yang terpasang di sana berada di atas rata-rata hasil uji," kata dia.

Struktur bangunannya juga sudah memperhatikan catatan fluktuasi gempa bumi selama lima puluh tahun terakhir. Menurut dia, gedung DPRD ini mampu menahan gempa 8 skala Richter. (H-2)