Prabowo Singgung Kebocoran Anggaran Negara di Pemerintah

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti kebocoran anggaran negara di dalam pemerintahan. Dia bilang anggaran yang dialokasikan sebetulnya besar, tapi yang didapatkan berkurang.

"Kalian yang merasakan. Selalu dengar? Anggaran sekian, tapi kok sampai ke saya sekian? Betul," kata Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Kepala Negara bingung pada tahap apa anggaran itu dicuri. Dia mengatakan masalah itu harus diperbaiki dan tidak boleh terjadi lagi.

Mantan Menteri Pertahanan ini berkata kebocoran anggaran juga terjadi di negara lain. Kepada Prabowo, tokoh dari India bercerita, di negaranya, kebocoran anggaran sangat besar. Alokasi yang diberikan semula 100 rupe, tapi yang sampai 15 rupe. "Tapi sekarang sudah membaik dari 100 ke 60," ujar Prabowo. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan negara ini juga memiliki kejadian serupa. Pria berusia 74 tahun itu berjanji akan bekerja keras untuk kebaikan rakyat. "Bersama menteri-menteri, saya wakafkan jiwa dan raga untuk rakyat," ujar dia. 

Prabowo kemudian menyoroti keberadaan antek asing di Indonesia. Menurut dia, sadar atau tidak banyak orang yang sudah menjadi antek asing. Mereka tidak mau Indonesia bangkit. Meski begitu, Prabowo berkata pemerintah Indonesia akan berupaya di jalan yang benar. "Saya percaya Indonesia mengalami kebangkitan," kata dia.

Selanjutnya Prabowo berujar pemerintah Indonesia sudah menguasai kekayaan sumber daya alam. Dibutuhkan tenaga untuk mengelola kekayaan itu. Tenaga itu dapat diperoleh dari pendidikan. Karena itu, Prabowo ingin anggaran pendidikan tidak mengalami kebocoran. "Kalau bisa 100 persen sampai ke rakyat," kata dia. 

Prabowo menyampaikan kebocoran anggaran di tengah kasus korupsi yang menimpa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. KPK menetapoan Noel sebagai tersangka pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Prabowo lalu memecat Noel sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo telah mengeluarkan keputusan presiden mengenai pemberhentian Immanuel. Namun, dia tidak menyebut nomornya.

"Presiden telah menandatangani keppres tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai wakil menteri ketenagakerjaan,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Selain Noel, KPK menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka. Jadi total tersangka dalam kasus ini sebanyak 11 orang. Kasus ini merupakan hasil gelar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025. KPK meringkus 14 orang di berbagai lokasi yang terdiri atas pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Noel terlibat dalam kasus pemerasan untuk mengeluarkan sertifikat K3. Seharusnya para buruh hanya membayar biaya resmi sebesar Rp 275 ribu. Namun diminta bayar mencapai hingga Rp 6 juta.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak 2019. Sementara itu, Noel sudah menduduki kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada 2024. Dalam rentang masa jabatannya hingga 2025, Noel mengetahui praktik itu. Namun, dia meminta jatah.

"Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar dan motor Ducati," ujar Asep.

Noel lantas mengucapkan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim tidak terkena OTT. Dia pun meminta Prabowo untuk mendapatkan amnesti.