BI Sebut UMKM Naik Kelas, tapi Tersandung Kuantitas

Produk UMKM Indonesia kini tak lagi sekadar memenuhi pasar lokal. Kualitas tenun, batik, hingga kopi telah naik kelas berkat pendampingan intensif. Namun, perjalanan menuju pasar global masih diwarnai hambatan klasik: keterbatasan kuantitas.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menilai persoalan ini bukan hanya menghambat ekspor. Tetapi juga merugikan reputasi pelaku usaha di mata pembeli luar negeri.

“Keluhan mereka adalah soal kuantitas. Bulan ini satu kontainer bisa datang, bulan depan mungkin bisa datang lagi. Tapi kalau sudah bulan ketiga sudah tidak ada lagi barangnya,” kata Juda dalam penutupan Karya Kreatif Indonesia (KKI), Minggu (10/8).

Menurut Juda, UMKM yang berdiri sendiri sulit memenuhi economic of scale. Karena itu, BI mendorong konsep korporatisasi, yakni pelaku usaha tergabung dalam klaster, koperasi, atau bentuk badan usaha lain. Dengan bergabung, suplai bisa terjaga, bank pun lebih percaya menyalurkan pembiayaan.

Di sisi lain, tantangan UMKM bukan hanya soal kapasitas produksi. Perubahan tren global menuntut pelaku usaha untuk adaptif, terutama pada tren green dan circular economy.

Kesadaran konsumen, termasuk Gen Z terhadap keberlanjutan kini semakin tinggi. Produk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan daur ulang, atau mengusung prinsip ekonomi sirkular mulai menjadi syarat tak tertulis dalam perdagangan internasional.

“Sekarang kesadaran masyarakat termasuk Gen Z di Indonesia ini kepada green semakin tinggi. Nah ini yang memerlukan bimbingan juga pada UMKM untuk green,” kata Juda.

Ia menambahkan, tren daur ulang kini semakin menguat di berbagai belahan dunia, sehingga UMKM yang ingin bersaing perlu mengantisipasinya sejak awal.

Bagi BI, peningkatan daya saing UMKM tak bisa dilakukan instan. Perlu konsistensi program, kolaborasi lintas pihak, dan inovasi berkelanjutan agar pelaku usaha tidak sekadar bertahan, tapi juga berkembang di pasar global.