BI Ikut 'Suntik' Proyek Pemerintah, Sri Mulyani Beri Penjelasan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara ihwal kebijakan berbagai beban atau burden sharing yang kembali diterapkan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Kebijakan itu kini dilaksanakan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti di antaranya program Koperasi Desa Merah Putih dan program penyediaan perumahan.

Sri Mulyani mengatakan, melalui kebijakan burden sharing, BI dan pemerintah berhasil membuat biaya pendanaan untuk Kopdes Merah putih lebih murah.

"Bahwa untuk kayak Koperasi Merah Putih itu bisa dananya menjadi murah kepada kooperasi, ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

Program burden sharing saat ini berbeda dengan saat masa Pandemi Covid-19. Saat ini burden sharing dilakukan dengan cara BI membeli SBN tetap di pasar sekunder, tak lagi di pasar primer dalam jumlah besar.

Mekanisme ini kata Sri Mulyani membuat BI mampu mendukung secara optimal program-program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga independensinya.

"Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki dalam hal ini peranan yang tidak hanya stabilitas, tapi growth dengan tetap proporsional. Tetap, Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan," tuturnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, sejak awal tahun ini, pembelian SBN oleh BI di pasar sekunder untuk kebijakan burden sharing telah mencapai Rp 200 triliun.

"Sinergitas BI dalam Asta Cita itu juga berkaitan dengan burden sharing, kami kan tetap dengan mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Kami sampaikan sampai dengan kemarin kami sudah beli SBN Rp 200 triliun," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi VI DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

"Dan itu konsisten dengan kami memang mau ekspansi kebijakan moneternya, penurunan suku bunga dan kemudian kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara beli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah-kaidah kebijakan moneter," tegasnya.

Dari hasil koordinasi kebijakan itu, Perry mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani selanjutnya menggunakan sebagian dana itu untuk penempatan atau pendanaan program perumahan rakyat serta Koperasi Desa Merah Putih.

"Dan kami juga sepakat pembagian beban, burden sharing untuk bunganya, kita separuh-separuh sepakatnya. Misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu dan kami BI itu sama-sama 2,9%, murahkan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9% dan kemudian untuk koperasi desa merah putih 2,15%," tegas Perry.

Perry lalu mengungkapkan formula perhitungan berbagi beban itu. "Formulanya sebetulnya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya dibagi dua," tuturnya.

Perry menjelaskan, sinergi antara BI dan pemerintah melalui kesepakatan burden sharing ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami terus sinergi, itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI. BI komitmen untuk sinergi dan koordinasi erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dukung Asta Cita, jaga stabilitas ekonomi, dan dorong pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk Indonesia maju," tegas Perry.