Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2025 atau per Juni 2025 sebesar USD 433,3 miliar atau setara Rp 7.004 triliun (kurs Rp 16.168), tumbuh 6,1 persen (yoy). Posisi ULN tersebut melambat dibandingkan kuartal I 2025 yang mencapai 6,4 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya, Jumat (15/8).
Dari sisi pemerintah, posisi ULN pada triwulan II 2025 mencapai USD 210,1 miliar. Angka ini tumbuh 10 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang naik 7,6 persen (yoy). Peningkatan ini dipicu aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi RI di tengah ketidakpastian pasar global.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal," ungkapnya.
BI mencatat ULN pemerintah digunakan untuk mendukung sektor kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 19 persen, pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,9 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen. Hampir seluruhnya, 99,9 persen merupakan utang jangka panjang.
Di sisi lain, ULN swasta pada kuartal II 2025 tercatat USD 194,9 miliar, turun 0,7 persen (yoy), melanjutkan kontraksi 1 persen (yoy) di kuartal sebelumnya.
"Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy)," kata dia.
Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, dengan pangsa 80,5 persen dari total. Sebanyak 76,7 persen di antaranya adalah utang jangka panjang.
Denny menegaskan, struktur ULN RI tetap sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,5 persen di kuartal II 2025, turun dari 30,7 persen pada triwulan I 2025.
Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi pemantauan, memanfaatkan ULN guna pembiayaan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meminimalkan risiko yang mengancam stabilitas ekonomi.