Berkaca dari Kasus Wamenaker, Jadi Peringatan Bagi Pejabat yang Gemar Pencitraan

Immanuel Ebenezer ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya.

Kasus Immanuel Ebenezer Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) itu seolah menjadi gambaran betapa culasnya pejabat publik di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

"Ekonomi ini artinya tidak hanya pekerja ya, termasuk pengusaha yang kemudian diperas. Sehingga kemudian barang yang disita oleh KPK ini luar biasa banyak, deretan mobil mewah, motor mewah, dan aset-aset yang diduga dari hasil pemerasan," kata Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Kamis (28/8).

Hal tersebut, kata dia, sekaligus menunjukkan bahwa masih ada pejabat yang ketika di depan publik seolah-olah melindungi rakyat, tapi ketika di belakang sangat culas.

"Karena Ebenezer membangun citra populis dengan gaya blusukannya ke perusahaan-perusahaan. Termasuk yang ada di Surabaya dan di berbagai wilayah, yang dalihnya, front stage-nya adalah membela buruh, tapi ternyata di sana terjadi pemerasan, kalau di kasusnya terkait dengan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3)," jelasnya.

Ia memandang, fenomena kasus Immanuel Ebenezer tidak mengejutkan, tapi memprihatinkan. Pejabat dengan gaya populis menurutnya bisa mengaburkan fakta bahwa pejabat dianggap baik jika melakukan pencitraan.

"Ternyata pemimpin-pemimpin populis atau pemerintahan yang populis itu juga menyimpan satu masalah serius, termasuk praktik korupsi dan tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan apa yang terjadi di Ebenezer atau mungkin pejabat-pejabat lain yang mungkin belum ketahuan atau yang sudah ketahuan mengenai kasus korupsi," ujarnya.

Meski saat ini berada di era digital, dan pejabat harus mengisi ruang digital tersebut, namun ia menegaskan bahwa kerja nyata harus lebih banyak daripada pencitraannya.

"Ini menjadi preseden buruk. Kita perlu simak bagaimana KPK untuk meraih aktor-aktor yang mungkin aktor di baliknya, termasuk intellectual dader," ucapnya.

"Kita mendorong agar KPK terus kuat, walaupun kita tahu KPK di masa-masa ini juga cukup berat karena situasinya KPK di bawah kekuasaan Presiden. Tapi kita percaya bahwa KPK dapat bekerja secara independen dan mengejar aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi ini," tandasnya.