Pemerintah Gandeng ACGME-I untuk Reformasi Pendidikan Dokter Spesialis

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

DIAGNOSA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan Indonesia akan mempercepat reformasi pendidikan dokter spesialis melalui kerja sama dengan berbagai institusi internasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan dari 26 sentra saat ini menjadi 300–500 sentra dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Budi, langkah ini ditempuh setelah mempelajari praktik terbaik di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, memiliki sekitar 900 rumah sakit pendidikan, Inggris 600, sementara Korea Selatan dan Singapura terbukti berhasil meningkatkan produksi dokter spesialis melalui sistem serupa.

“Korea itu penduduknya seperenam dari kita, tapi produksi dokter spesialisnya lebih besar dari Indonesia. Inggris dengan 68 juta penduduk, seperlima dari kita, mampu menghasilkan 48 ribu dokter spesialis per tahun. Amerika bahkan punya 900 center,” ujar Budi saat membuka The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) 2025, Rabu 27/8/2025 di Hotel Raffles Jakarta.

Untuk memperkuat reformasi tersebut, Kementerian Kesehatan menggandeng Accreditation Council for Graduate Medical Education International (ACGME-I), SingHealth, dan Joint Committee on Specialist Training (JCST).

“Di Amerika itu ada yang namanya ACGME-I, mereka yang mengurus 900 rumah sakit pendidikan. Kita undang mereka bekerja sama agar pendidikan dokter spesialis di Indonesia bisa setara standar internasional,” tambah Budi.

Selain memperbanyak sentra pendidikan, kerja sama ini juga menekankan kualitas. Pendidikan spesialis harus bebas diskriminasi, transparan, serta diawasi melalui sistem elektronik.

“Tidak boleh ada pemerasan, tidak boleh ada bullying. Semua harus transparan dengan workbook elektronik,” tegasnya.

Melalui kolaborasi dengan negara-negara maju, pemerintah menargetkan produksi dokter spesialis dapat meningkat dari 2.700 per tahun menjadi 10.000 hingga 20.000 per tahun.

“Kita harus belajar dari praktik terbaik dunia agar masyarakat di seluruh 7.000 pulau Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, merata, dan berkualitas,” tutur Budi.