Ada Demo Buruh-Mahasiswa, Rapat Baleg DPR Bahas RUU PPRT Hanya Dihadiri 3 Orang

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa perusahaan terbuka membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Kamis (28/8).

Sementara di luar gedung, massa aksi tengah berunjuk rasa. Dari pantauan kumparan, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung itu hanya dihadiri oleh dua anggota saja.

Sementara itu dari daftar absensi, hanya Martin dan Alimudin Kolatena dari Fraksi Gerindra yang hadir fisik. Ada sejumlah anggota dewan yang mengikuti rapat secara daring, seperti Wakil Ketua Baleg Sturman Panjaitan.

Sedangkan Melati dari fraksi Gerindra, tertulis izin di kolom keterangan absensi dan anggota lainnya tidak hadir tanpa keterangan apa pun.

Peserta RDPU juga hanya dihadiri oleh 2 orang perwakilan perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART). Sementara dari undangan yang dilihat kumparan seharusnya ada 4 orang yang diundang.

Saat membuka rapat, Martin menjelaskan bahwa karena rapat ini bukan untuk mengambil keputusan, maka tidak dipatok oleh aturan kuorum yakni harus dihadiri oleh 1/2 n + 1 dari seluruh anggota Baleg yang mewakili dari seluruh fraksi yang ada.

“Nah karena ini sifatnya RDPU. Rapat dengar pendapat umum Maka sesuai tata tertib, RDPU ini tidak harus memenuhi kuorum karena kita tidak sedang mengambil keputusan . Yang kita inginkan adalah masukan dari bapak ibu sekalian,” kata Martin.

“Nah karena itu, karena rapat ini tidak mengambil keputusan, maka izinkan saya membuka rapat ini rapat terbuka untuk umum,” tuturnya.

Sebelumnya, sempat beredar imbauan dari Sekretariat Jenderal DPR RI bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang beredar pada Kamis pagi.

Dalam surat yang didapatkan kumparan, dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus 2025.

kumparan mencoba mengkonfirmasi surat tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Namun, sampai saat ini Indra belum memberikan jawaban.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni membenarkan soal pegawai DPR yang diminta WFH.

"Benar. Hanya ASN dan tenaga ahli diminta WFH," kata Sahroni.

Sedangkan anggota DPR, tetap beraktivitas seperti biasa. "Kalau anggota berkegiatan seperti biasa," u...