Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin membungkam penyampaian pendapat di depan umum termasuk demo.
Namun, Ia menyayangkan jika kebebakan berpendapat berubah jadi tindakan anarkis dan disiarkan secara langsung lewat media sosialnya.
"Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi bilang, teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Ini yang kita dorong gitu loh," kata Angga di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Ia menyebut fenomena DFK (Disinformasi, Fitnah dan Kebencian) telah merusak sendi demokrasi. Menurut Angga, aspirasi masyarakat seharusnya disampaikan dengan jernih, bukan dibelokkan oleh konten palsu.
"Fenomena DFK ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi," ujarnya.
Lebih lanjut, Angga mengingatkan bahwa penyampaian pendapat dalam demokrasi sah dilakukan, asalkan tetap dalam koridor yang baik dan tidak menimbulkan kekacauan.
"Bahwa penyampaian aspirasi, berpendapat, ya di dalam koridor, dalam demokrasi boleh, silahkan. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis, bukan membawa, menggiring sebuah kegerakan-gerakan yang sebenarnya gak ada kan di lapangan. Dan akhirnya korbannya mohon maaf masyarakat sendiri. Ini yang negara hadir, dan kita juga minta masyarakat dan teman-teman juga bantu untuk menjelaskan ke publik," tegasnya.
Angga pun menekankan kembali pentingnya platform digital bertindak cepat menurunkan konten provokatif. Ia menilai perusahaan teknologi memiliki sistem yang cukup canggih untuk mendeteksi konten palsu.
"Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini gak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di-take down," tandas dia.