Kerugian Akibat Wabah PMK Nyaris Sentuh Rp9 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menginformasikan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan pada 2022 menyebabkan kerugian hampir Rp9 triliun. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, dalam diskusi bersama awak media di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ia menjelaskan, kerugian tersebut disebabkan berbagai hal. "Dari penurunan produktivitas, kemudian juga ada yang mati, dipotong paksa, dan sebagainya," kata Agung.

Ia menegaskan, situasi itu sudah berlalu dan saatnya berpikir ke depan, khususnya bagaimana melakukan pengendalian PMK yang lebih baik. Berbagai strategi pun dilakukan. Pada 2025, Kementan mencanangkan program vaksinasi massal dalam dua periode. Periode pertama dilaksanakan Januari–Maret.

"Kita mencanangkan program vaksinasi dengan jumlah sebanyak dua juta dosis," tutur Agung.

Menurut dia, konsep vaksinasi massal dengan periode waktu tertentu lebih menguntungkan dibandingkan saat awal wabah, ketika vaksinasi dilakukan sepanjang tahun. Strategi tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kekebalan tubuh ternak yang divaksin.

Periode kedua sedang berjalan, yakni Juli–September. Agung kembali menekankan pentingnya vaksinasi massal dua periode dengan rentang enam bulan.

"Ternyata memang kasus PMK di lapangan bisa kita buktikan, pada saat mobilisasi ternak mendekati Idul Adha alhamdulillah kasusnya terkendali dan tidak ada lonjakan signifikan," ujar Dirjen PKH.

Situasi itu, menurut Agung, merupakan hasil dari vaksinasi masif di periode pertama. Hasilnya terlihat nyata dan harus dipertahankan.

Pada periode pertama, pemerintah pusat melakukan vaksinasi 2,1 juta dosis, belum termasuk dari pemerintah daerah. Para mitra, termasuk stakeholder di peternakan besar, juga turut membantu.

"Ini bisa meredam kasus secara signifikan," ujar Agung.

Pada periode kedua, pemerintah pusat sudah mengalokasikan 1,9 juta dosis vaksin. Namun realisasinya masih rendah, baru 31,4 persen.

Artinya, jelas Agung, dalam jangka waktu kurang dari satu bulan masih tersisa sekitar 70 persen dosis vaksin yang harus direalisasikan. Dalam beberapa bulan ke depan, Kementan melalui Ditjen PKH berkomitmen memberikan proteksi terhadap ternak yang rentan terkena penyakit akibat mobilisasi tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen PKH mengapresiasi dukungan dan bantuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) serta mitra dari negara lain dalam pengendalian PMK di Indonesia. Ia menegaskan, pengendalian PMK di Indonesia juga bermanfaat bagi kesehatan hewan di tingkat regional.