TNI Klaim Pembentukan Kodam Baru Tak Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran

KEPALA Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan pembentukan enam komando daerah militer atau kodam baru tidak bertentangan dengan semangat pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Menurut dia, pembentukan komando teritorial baru di sejumlah daerah itu telah dikaji secara mendalam.

"Kami pastikan langkah ini selaras dengan program kementerian, lembaga lainnya sehingga pengembangan organisasi tidak bertentangan dengan upaya efisiensi pemerintah," ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Apalagi, ujar dia, nantinya tidak semua kodam yang baru dibentuk melakukan rekruitmen prajurit untuk mengisi kekuatan personel. Wahyu mengatakan sebagian besar kodam itu bakal mengoptimalkan prajurit dari pergeseran kekuatan yang sudah ada.

"Sehingga prosesnya bertahap dan terukur. Yang jelas sudah dilaksanakan penghitungan," katanya.

Adapun jumlah personel di tiap komando teritorial ini bergantung kepada jumlah satuan yang ada di bawah kodam. Dia mengatakan hal ini menyesuaikan dengan luas wilayah, jumlah kodim, dan jumlah satuan berdasarkan tipologi masing-masing wilayah.

Penambahan enam kodam baru itu terdiri dari Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten yang meliputi daerah Lampung dan Bengkulu.

Di Pulau Kalimantan juga akan diresmikan Kodam XXII/Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bergeser sedikit ke Pulau Sulawesi, bakal diresmikan pembentukan Kodam XXIII/Palaka Wira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam keenam yang akan diresmikan ialah Kodam XXIV/Mandala Trikora, meliputi daerah Merauke.

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan pembentukan enam kodam baru di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah tidak etis. Menurut dia, anggaran instansi pertahanan negara itu lebih relevan dipakai untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan atau mengembangkan bidang siber.

Sebab, dia menilai pembentukan kodam baru ini bakal memberatkan anggaran TNI khususnya di masa mendatang. "Dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan akan banyak menyedot anggaran yang sifatnya belanja pegawai, gaji, rumah dinas, gedung-gedung, mobil dinas, dan lain sebagainya," kata dia pada Sabtu, 9 Agustus 2025.