Sukarno hingga Prabowo Pernah Keluarkan Abolisi dan Amnesti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Namun bukan kali pertama presiden Indonesia mengeluarkan keputusan tersebut, beberapa pendahulu Prabowo sempat mengeluarkan pengampunan terhadap tahanan politik.

Tom Lembong sebelumnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula tahun 2015–2016. Sementara itu, Hasto Kristiyanto dihukum 3,5 tahun penjara karena terlibat dalam kasus suap kepada Anggota KPU Wahyu Setiawan demi melancarkan Harun Masiku menjadi Anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Pada 30 Juli 2025, Prabowo mengajukan Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan atas rencana pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Permintaan ini kemudian disetujui oleh DPR pada Kamis, 31 Juli 2025.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, menyampaikan, “DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang disetujui oleh DPR. Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan. “Pemberian persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R.42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Sufmi Dasco.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dilakukan bersamaan dengan 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat. Ia menambahkan, “Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti yang pertama kali itu kurang lebih 44.000, tetapi setelah kami verifikasi hari ini yang memenuhi syarat yakni 1.116,” jelas Supratman.

Beberapa pihak yang mendapatkan amnesti di antaranya adalah narapidana pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, pelaku pemberontakan PRRI dan Permesta di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Irian Barat. 

Selain itu, Jokowi juga memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, yang sebelumnya terjerat UU ITE karena merekam dan menyebarkan isi percakapan asusila dari mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim.