Subsidi Rp 9,01 T, Ada Tarif Khusus LRT Jabodebek untuk Disabilitas pada 2026

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,01 triliun untuk subsidi Public Service Obligation (PSO) tahun depan di sektor transportasi dan informasi publik. Salah subsidi PSO yang akan dilakukan adalah keberadaan tarif khusus penumpang disabilitas di LRT Jabodebek.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 pada Minggu (17/8), dari seluruh anggaran untuk subsidi PSO di sektor transportasi dan informasi publik yang tertera dalam RAPBN 2026 tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memang mendapat alokasi subsidi sebesar Rp 5,86 triliun

Selain untuk tarif khusus penumpang disabilitas di LRT Jabodebek, alokasi tersebut juga akan digunakan untuk perbaikan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi KA ekonomi jarak jauh, sedang dan dekat, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta.

Tak hanya PT KAI, subsidi PSO juga diberikan untuk PT Pelni yang mendapat alokasi sebesar Rp 2,96 triliun. Nantinya subsidi tersebut akan diperuntukkan untuk layanan angkutan penumpang angkutan laut dengan trayek tetap, teratur dan terjadwal yang menyasar 4,3 juta penumpang.

Selain kedua BUMN tersebut, subsidi PSO lainnya akan diberikan kepada Perum LKBN Antara sebagai kantor berita nasional. Nantinya, BUMN di sektor media tersebut mendapat alokasi sebesar Rp 182,2 miliar.

Alokasi tersebut akan digunakan untuk menyediakan informasi publik yang lebih murah, mudah dan terjangkau, mendukung ketersediaan informasi yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan sampai menjadikan LKBN Antara sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Selain itu, alokasi terhadap LKBN Antara juga ditujukan pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik serta pemerataan informasi termasuk di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Terkait alokasi sebesar Rp 9,01 triliun untuk subsidi PSO di sektor transportasi dan informasi publik, angka tersebut naik 13,3 persen atau sekitar Rp 1,05 triliun dibanding outlook tahun 2025 yang ada pada besaran Rp 7,95 triliun.