Sri Mulyani Proyeksikan Defisit APBN Membengkak, Ini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa proyeksi defisit APBN pada 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu dilaporkan Menkeu kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sebagai perkembangan aktual seputar pembahasan APBN 2024 dan 2025 yang sebelumnya berlangsung di DPR. Angka defisit itu melebar dibandingkan dengan estimasi awal defisit yang hanya sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

"Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," katanya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Ia menjelaskan, pembahasan mencakup dua agenda utama, yaitu RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR, serta evaluasi semesteran terhadap pelaksanaan APBN 2025. Dalam proses ini, Kementerian Keuangan tetap berupaya memastikan laporan keuangan pemerintah pusat dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun terdapat tekanan fiskal, pemerintah akan tetap melanjutkan tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi audit, serta menjaga kesinambungan fiskal agar tetap sehat dan kredibel.

Sebelumnya diberitakan, capaian kinerja keuangan negara pada 2024 menunjukkan tren positif dan terkendali, sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,30 persen dari PDB, masih dalam kisaran target kebijakan fiskal yang ditetapkan. Sementara itu, rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 12,70 persen, melampaui target 12,27 persen, dan realisasi pendapatan negara juga melampaui target.

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan pengawasan penerimaan negara pun berada di atas target, sejalan dengan pengelolaan fiskal yang semakin akuntabel dan berdampak di masyarakat.

sumber : Antara