Sri Mulyani Bakal Tarik Utang Baru Rp 378,4 Triliun hingga Akhir 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam Rapat Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menarik utang baru hingga Rp 378,4 triliun pada semester II 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berjalan optimal di tengah berbagai tekanan ekonomi global.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menyampaikan prognosis pembiayaan anggaran dalam semester II diperkirakan mencapai Rp 378,4 triliun.

Wihadi mengungkapkan, kebijakan penarikan utang baru harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Serta mempertimbangkan kondisi pasar keuangan yang sangat fluktuatif dan risiko global yang masih tinggi.

"Prognosis pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 378,4 triliun atau 61,4 persen dari target APBN tahun 2025. Prognosis tersebut diikuti kebijakan Pembiayaan Anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (volatile),” kata Wihadi dalam Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan Banggar, Kamis (3/7).

Pada semester I 2025, realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp 283,6 triliun atau 46,0 persen dari pagu APBN. Realisasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga arus kas negara agar tetap sehat meski menghadapi tekanan penerimaan dan kebutuhan belanja yang besar.

Dalam rinciannya, pembiayaan utang semester I mencapai Rp 315,4 triliun atau 40,7 persen dari target APBN. Pembiayaan utang tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kinerja pendapatan dan belanja negara, efisiensi biaya utang, serta kondisi saldo kas pemerintah.

Di sisi lain, pembiayaan investasi (neto) justru mencatatkan angka negatif sebesar Rp 33,5 triliun atau 21,7 persen dari target. Kontribusi negatif ini sebagian besar berasal dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai negatif Rp 18,8 triliun serta investasi kepada Perum BULOG sebesar negatif Rp 16,6 triliun.

Sementara itu, penerimaan kembali investasi hanya mencapai Rp 1,8 triliun, yang diperoleh dari pengembalian dana cadangan pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU), pengembalian pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah, hingga investasi pemerintah non-permanen lainnya.

Selain itu, pemerintah juga mencatat realisasi pemberian pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun atau 23,6 persen dari pagu APBN. Angka ini terdiri atas pemberian pinjaman bruto kepada BUMN atau pemerintah daerah, serta penerimaan cicilan pengembalian pinjaman. Pembiayaan lainnya yang bersumber dari hasil pengelolaan aset (HPA) serta cicilan pengembalian dana antisipasi untuk masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo mencapai Rp 0,4 triliun.

Secara total, sampai dengan akhir tahun 2025, Sri Mulyani menarik utang baru sebesar Rp 662,0 triliun atau mencapai 107,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 616,2 triliun. Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun, yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit.

“Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662,0 triliun. Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun, yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit,” ungkap Wihadi.