Soal Harga Beras, Gubernur Jatim: Di Pasar Soponyono SUrabaya tidak di Atas HET

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan dan harga beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap terjangkau masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET) pada harga Rp12.500 per kilogram, saat meninjau Pasar Soponyono di Surabaya, Senin.

“Beras menjadi konsumsi tertinggi di masing-masing keluarga, maka saya ingin cek supaya distribusi SPHP itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Alhamdulillah, SPHP di Pasar Soponyono Surabaya ini relatif stabil, tidak di atas HET,” kata Khofifah.

Dalam kunjungannya, Khofifah berdialog dengan pedagang pasar terkait pasokan beras medium. Ia juga membagikan beras SPHP kemasan 5 kilogram kepada para pembeli yang disambut antusias masyarakat.

Dalam pantauan di Pasar Soponyono, untuk harga beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram, sedikit di atas HET Rp14.900 per kilogram.

Gubernur meminta pasokan beras SPHP ditambah agar memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Yang seperti ini tentu kita berharap Bulog bersama Bapanas (Badan Pangan Nasional) bisa mendistribusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi dan lebih menjangkau lagi,” tambahnya.

Selain beras, Khofifah juga mengecek harga sejumlah komoditas lain. Berdasarkan data per 24 Agustus 2025, gula pasir dijual Rp17.000/kg (HET Rp17.500), minyak goreng curah Rp19.000/kg, dan minyak goreng kemasan Minyakita Rp17.000/kg (HET Rp15.700).

Untuk kebutuhan pokok lainnya, harga tepung terigu Rp12.500/kg. Komoditas hortikultura menunjukkan tren positif, di antaranya cabai merah besar Rp27.000/kg, cabai rawit merah Rp22.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, dan bawang putih Rp34.000/kg.

“Kami mencatat ada beberapa komoditas yang harganya masih sedikit di atas HET, seperti beras premium dan minyak goreng Minyakita. Hal ini akan menjadi perhatian bersama agar distribusi lebih lancar, sehingga harga bisa segera turun mendekati HET,” katanya.

Ia menegaskan pengendalian harga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Bulog, pedagang, hingga kepala pasar agar suplai pangan tetap lancar.

Pemprov Jatim melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), lanjutnya, terus melakukan intervensi harga melalui operasi pasar, pasar murah, dan bazar sembako untuk menahan gejolak harga sekaligus menekan inflasi.

“Pemerintah akan terus hadir untuk menjaga stabilitas pangan. Kita ingin memastikan masyarakat Jawa Timur benar-benar merasakan manfaat program stabilisasi ini. Inflasi harus kita jaga agar tetap terkendali,” ujarnya.

sumber : Antara