Sekjen MADN Ajak Semua Pihak Harus Jaga Kondusivitas Kalbar

HiPontianak - Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas Kalimantan Barat.

Hal tersebut merespons aksi demonstrasi yang marak terjadi di berbagai daerah.

Yakobus mengapresiasi semangat perjuangan elemen masyarakat yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.

Menurutnya, gelombang aksi yang terjadi belakangan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi keresahan dan kemarahan rakyat terhadap kondisi pemerintahan.

"Gelombang demonstrasi yang masif ini  akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang  tidak berpihak kepada masyarakat," tegas Yakobus, dalam pertemuan lintas etnis dan doa bersama di kantor gubernur.

Ia menilai, kemarahan rakyat berakar dari berbagai persoalan, di antaranya praktik pemerintahan yang korup, dan penegakkan hukum yang tidak berkeadilan.

Disisi lain, juga karena tekanan ekonomi, di mana maraknya gelombang PHK terjadi di mana-mana.Namun, belum ada langkah konkret dari pemerintah mengatasi gejolak ekonomi.

Situasi itu, kata dia, diperparah dengan kebijakan kontroversial seperti rencana kenaikan pajak PBB, pemblokiran jutaan rekening yang dilakukan PPATK,  , hingga satgas PKH yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena mematok tanah masyarakat.

​"Yang membuat masyarakat marah karena di tengah berbagai persoalan masyarakat, kabar kenaikan tunjangan DPR justru mencuat, ini yang melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Yakobus.

Ia juga mengkritik sikap beberapa anggota DPR RI yang terkesan menantang dan berbicara melukai hati rakyat.

Karena itu, dia berharap ke depan komunikasi pejabat dapat diperbaiki. Ia turut menyoroti gaya komunikasi beberapa menteri yang dinilainya seringkali melukai perasaan publik.

Ia secara khusus mengkritik pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid yang menyebut "semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola".

Pernyataan itu dinilai telah melukai hati masyarakat adat, walau belakangan sudah diklarifikasi.

Yakobus juga mengingatkan agar kedepan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus dikaji matang, dan harus berpihak kepada masyarakat.

"Kita juga minta komunikasi pejabat kedepan harus lebih bijak, agar rakyat tidak tersakiti, dan marah, ” tambahnya.

Yakobus berharap pemerintah memandang masukkan masyarakat itu sebagai kritik konstruktif, bukan ancaman.

Ia juga mendesak pemerintah dan DPR segera membuka mata dan telinga untuk berbenah diri setelah munculnya berbagai aksi demonstrasi.

Yakobus menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga kondusivitas Kalimantan Barat. Ia sepakat pertemuan hari ini harus merumuskan langkah konkret menjaga keamanan dan kondusivitas Kalbar.

“Keamanan dan kondusivitas Kalbar harus kita jaga bersama-sama,"pungkasnya