Sejumlah Tantangan Hantui Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)

(https://www.posindonesia.co.id/id)

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) diakui masih mengalami sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah terkait akurasi data dan lokasi penerima, terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Dalam menangani persoalan tersebut, Pos Indonesia selaku mitra pemerintah yang menyalurkan BSU menerapkan proses verifikasi yang intensif. Itu menjadi kunci untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang tepat.

“Kita lakukan berbagai cara. Dari data by name by address yang kita terima memang perlu upaya yang serius karena ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan, ada alamat penerima. Kita sudah upayakan melalui alamat perusahaan, namun ternyata nama yang dicantumkan itu sudah tidak bekerja lagi dengan berbagai alasan. Kemudian kita coba sisir melalui alamat tinggal, dan masih ada yang tidak lengkap. Jadi memang upayanya luar biasa," ujar Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, dilansir dari keterangan resmi, Selasa (5/8). 

Pos Indonesia juga mempersiapkan skema dan sistem yang dapat memantau perkembangan penyaluran secara real-time. 

"Ketika saat ini ada petugas kami membayarkan di satu titik, sistem secara otomatis akan meng-update langsung di dashboard kami secara real-time. Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemberi kerja bisa melihat pergerakan menyeluruh,” ucap Haris.

Perekaman data penerima BSU ini dilakukan di semua wilayah di Indonesia, termasuk daerah 3T yang terjangkau sinyal.

"Berbicara daerah 3T, ada lokasi-lokasi blind spot. Tentunya harus ada treatment khusus. Aplikasi kami ini disiapkan juga untuk daerah yang belum terjangkau internet. Kami menggunakan mode offline. Istilahnya dilakukan proses perekaman data penerima dan sebagainya. Nanti petugas yang sudah selesai, kalau dia masuk ke daerah yang ada sinyal internet, secara otomatis akan meng-update,” jelas Haris.

Selain menyiapkan dashboard yang dapat memantau proses penyaluran BSU secara real-time, Pos Indonesia juga menyiapkan strategi penyaluran melalui tiga metode, yaitu disalurkan di Kantorpos, di perusahaan tempat penerima bekerja, dan diantarkan langsung ke rumah (door to door) bagi pekerja yang sedang sakit.

Komitmen pemerintah dalam penyaluran BSU 2025 juga dapat dilihat dari kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau langsung penyaluran di enam wilayah, yaitu Tangerang (Banten), Jakarta, Boyolali (Jawa Tengah), Pekanbaru (Riau), Padang (Sumatra Barat), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). 

“Kunjungan ini menjadi simbol bahwa pemerintah peduli kepada seluruh rakyat Indonesia. Bapak Wakil Presiden sudah mengunjungi enam lokasi di Indonesia dalam waktu kurang dari tiga minggu, termasuk Mataram, yang menunjukkan perhatian luar biasa terhadap penyaluran BSU," tandasnya.

Menurut data terbaru per tanggal 1 Agustus 2025, total alokasi penerima BSU 2025 yang diterima Pos Indonesia mencapai 5,7 juta pekerja di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Pos Indonesia berhasil menyalurkan sekitar 91,25% dari total alokasi. Pos Indonesia memiliki tenggat penyaluran hingga 6 Agustus 2025. (H-1)