Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi di DPR Besok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR pada Kamis (28/8/2025). Salah satu tuntutan yang akan disampaikan para buruh adalah mendesak pemerintah menghapus sisten outsourcing dan menolak upah murah.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada saat aksi besok. Hal itu dilakukan agar jalannya aksi tidak menganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Rekayasa luntas telah kami siapkan mana kala ada aktivitas di manapun penyampaian pendapat itu, apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan kemudian juga di DPR ataupun di titik-titik lain," kata dia di kawasan Monas, Rabu (27/8/2025).

Ia mengakui, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang diatur oleh undang-undang. Namun, ia mengimbau para peserta aksi tetap menjaga ketertiban selama menyalurkan pendapat.

"Jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan orang lain, pengguna-pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa menjadi korban," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan skema untuk mengantisipasi adanya kemacetan lalu lintas akibat aksi itu. Penyesuaian itu akan dilakukan secara situasional.

"Jadi akan ada pengalihan misalnya dari arah timur ke barat dan sebagainya itu akan situasional, demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kami akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan Gedung DPR," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan akan puluhan ribu buruh yang bakal ikut aksi di depan Gedung DPR pada Kamis besok. Tak hanya di Jakarta, aksi juga dilakukan serempak di sejumlah kota besar lainnya.

Said mengatakan, salah satu tuntutan para buruh dalam aksi besok adalah meminta kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen. Para buruh juga meminta pemerintah menghapus sistem outsourcing.

"Aksi akan dipusatkan di depan DPR. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu.