Rektor Unair Minta Pelaku Kekerasan dalam Demonstrasi Diadili

UNIVERSITAS Airlangga atau Unair menyikapi peristiwa demonstrasi dan kericuhan yang terjadi di sejumlah kota Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Mewakili sivitas akademika kampusnya, Rektor Unair Muhammad Madyan meminta pelaku kekerasan dalam demonstrasi diadili secara transparan.

Unair, kata Madyan, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam penegakkan hukum yang transparan dan adil. "Terutama terhadap pelaku kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa," kata Madyan di Kampus Universitas Airlangga, Surabaya pada Rabu, 3 September 2025 dikutip dari keterangan video.

Dia juga menyampaikan rasa duka yang mendalam dari segenap keluarga besar Universitas Airlangga. "Atas jatuhnya korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia," ujar Madyan.

Selain itu, Madyan juga meminta pemerintah untuk segera melakukan pemulihan kondisi sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Dia meminta agar negara senantiasa menjamin ketenteraman, kenyamanan, serta keselamatan masyarakat tanpa mengorbankan ruang-ruang demokrasi.

Madyan turut mengimbau pihak berwenang agar mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, situasi yang kondusif bisa tercipta jika pejabat negara telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Demonstrasi dan kericuhan yang bermula sejak 25 Agustus 2025 di berbagai kota mengakibatkan korban jiwa. Jumlah orang yang tewas, baik karena kekerasan dari aparat maupun kericuhan, terus bertambah hingga Selasa, 2 September 2025.

Mayoritas kasus kematian terjadi dalam unjuk rasa yang dipicu tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dalam demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Setelah kematian Affan, demonstrasi meluas.

Kematian yang diduga karena kekerasan aparat terjadi di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara itu, insiden kerusuhan di Makassar juga mengakibatkan korban jiwa saat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibakar massa. Adapun kematian warga Solo dan Manokwari diduga akibat gas air mata dari aparat kepolisian. Hingga saat ini, setidaknya ada 10 korban tewas yang tercatat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada upaya tindakan melawan hukum yang mengarah kepada makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam sepekan terakhir.Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sesuai United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang 9 Tahun 1998. Ia mengatakan aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati.