Konferensi Internasional CHANDI 2025 Dimulai

Kementerian Kebudayaan membuka CHANDI 2025.(Kemenbud)

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi membuka perhelatan konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di Denpasar, Bali. Forum tersebut menghadirkan perwakilan dari 40 negara, termasuk Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, Duta Besar, delegasi tingkat tinggi, serta para pemimpin daerah di Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, budaya adalah alat pemersatu lantaran mampu melampaui batas, bahasa, dan perbedaan. "Budaya menghubungkan manusia melalui kisah, nilai, dan ekspresi bersama yang mengingatkan kita akan kemanusiaan," ujarnya saat memberikan sambutan seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (3/9).

Dengan mengusung tema Culture for the Future, CHANDI 2025 yang digelar bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dirancang sebagai platform global untuk memperkuat peran budaya dalam menjawab tantangan zaman.

Melalui berbagai diskusi, forum kolaboratif, dan pameran, CHANDI 2025 bertujuan untuk memperkuat diplomasi budaya sebagai sarana membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan; mendorong strategi inovatif untuk pelestarian dan pemajuan budaya; pendekatan berbasis masyarakat dalam kebijakan kebudayaan, serta kolaborasi lintas negara demi membangun ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

"Melalui tema Culture for the Future, kami berharap bahwa CHANDI 2025 dapat menjadi platform global untuk mengeksplorasi kekuatan transformatif budaya dalam membentuk masa depan yang lebih inklusif, damai, dan berkelanjutan," terang Fadli.

Menurutnya, kompleksitas persoalan global, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis iklim, degradasi lingkungan, hingga ketidaksetaraan sosial dan perkembangan teknologi, membutuhkan solusi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan tradisional. Budaya juga hadir sebagai jembatan yang mampu mempertemukan berbagai bangsa di dunia.

Lebih lanjut, Fadli juga menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai bangsa dengan keberagaman budaya. "Dengan 280 juta penduduk, lebih dari 1.340 kelompok etnis 718 bahasa daerah, serta lebih dari 2.213 warisan budaya takbenda yang tercatat, serta lebih dari 50.000 warisan yang berpotensi ditetapkan, Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun dunia yang saling terhubung dan harmonis," tuturnya.

Indonesia, lanjutnya, adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Itu karena selama berabad-abad, Nusantara menjadi titik temu pertukaran peradaban dari Timur ke Barat, dari Utara ke Selatan, yang menghasilkan keragaman ekspresi budaya.

"Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan musyawarah menjadi fondasi bangsa kita dalam membangun harmoni, sekaligus kontribusi nyata bagi perdamaian dunia," jelas Fadli.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bagaimana keselarasan hidup yang berdampingan dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) di masa kini.

"Teknologi Artificial Intelligence saat ini seharusnya bisa mempermudah hidup dalam segala sisi, mengingat banyaknya konten kebudayaan yang dibuat setiap harinya. Namun, harus diingat kecanggihan AI memiliki sejumlah risiko," terangnya.

Dia juga menegaskan bahwa sebagaimana leluhur menjaga budaya dengan kebijaksanaan, kerja sama, dan rasa saling menghormati, kini dunia memiliki tanggung jawab yang sama di ranah digital.

Teknologi, menurutnya, harus memperkuat ikatan budaya, bukan memecah belah masyarakat. "Indonesia mendorong lahirnya tata kelola kecerdasan buatan yang mampu berbicara dalam semua bahasa dan melestarikan semua budaya. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi pijakan bagi peradaban digital yang berkeadilan dan berkelanjutan," ujarnya.

Rangkaian pembukaan acara dilanjutkan dengan penandatangan Sampul Peringatan CHANDI 2025 sebagai penanda bersejarah yang mempresentasikan semangat persatuan dan komitmen bersama dalam pemajuan kebudayaan dunia.

Perhelatan itu turut dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan dari Brunei Darussalam, Singapura, Libya, Palestina, Suriah, Zimbabwe, Yordania, Iran, Uzbekistan, dan Venezuela; perwakilan dan pejabat tinggi dari Albania, Kamboja, Prancis, Irlandia, Italia, Malaysia, Maroko, Serbia, Thailand, dan Inggris Raya, Armenia, Algeria, Bangladesh, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Siprus, Fiji, Georgia, India, Laos, Mongolia, Belanda, Oman, Pakistan, Rusia, Rwanda, Tanzania, dan Tunisia; Gubernur Bali, para pejabat Kementerian Kebudayaan RI, dan para pimpinan daerah. (E-3)