Gubernur Jawa Barat Gelar Dialog Terbuka dengan Mahasiswa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengundang mahasiswa untuk melakukan dialog di halaman Gedung Sate.(MI/SUMARIYADI)

SETELAH gelombang unjuk rasa mereda di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak merangkul dunia perguruan tinggi. Setelah mengumpulkan para rektor se Jawa Barat, pada Selasa (2/9) petang, Gubernur Dedi Mulyadi mengundang mahasiswa untuk berdialog, Rabu (3/9).

Digelar di halaman Gedung Sate, Dedi ditemani Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudi Setiawan dan sejumlah pejabat Pemprov Jawa Barat. Seribuan mahasiswa datang dari berbagai perguruan tinggi di Bandung dan sebagian dari Jawa Barat, di antaranya dari Tasikmalaya dan Cirebon.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa dipersilakan mengungkapkan semua tuntutan dan uneg-uneg mereka. Puluhan mahasiswa pun mendapat giliran satu per satu untuk menyampaikan isi hati dan pikirannya.

Beragam masalah pun diungkapkan. Mulai dari seputar unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari, tindakan represif petugas saat membubarkan massa hingga pentingnya reformasi di tubuh Polri.

Mahasiswa lain juga menuntut pengesahan soal UU Perampasan aset dan perubahan sikap wakil rakyat. Ada juga mahasiswa yang menyampaikan ancaman akan terus berunjuk rasa, jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi.

Sementara itu, mahasiswa lain juga mengungkapkan persoalan yang ada di lingkungan terdekat mereka. Mulai dari soal harga Pertalite yang mencapai Rp15 ribu per liter, upah untuk tenaga kesehatan yang sangat rendah, hingga pembangunan jalan rusak dan parkir liar.

Pertemuan yang semula digelar di depan pintu Gedung Sate pun akhirnya dipindahkan ke ruangan di Aula Timur Gedung Sate, karena panas matahari yang menyengat. Pada pertemuan itu, Pemprov Jabar juga menyediakan makan siang berupa nasi dus dan minuman.

Sementara itu, sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengumpulkan sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Pertemuan digelar di Aula Barat Gedung Sate.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk Forum Rektor. Di dalamnya para rektor akan bertugas gagasan dan menyampaikan usulan pembangunan kepada Pemprov Jabar.

Dalam pertemuan itu, Dedi menyatakan pihaknya butuh masukan dan gagasan dari para akademisi untuk memperbaiki tata kelola pemerinthan.

"Kami ingin mendengarkan pokok pikiran, gagasan, dan orientasi akademik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama di Jawa Barat," tandasnya.

Dedi mengungkapkan ada masalah besar yang harus diselesaikan di Jabar yang membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi. Di antaranya soal pengelolaan sampah.