Polemik Bendera One Piece, Alissa Wahid: Kalau Gus Dur Masih Ada, Kira-kira Apa Jawabannya?

Menurut Alissa maraknya simbol One Piece hanyalah wujud kreativitas anak-anak muda. Pemerintah, kata dia, seharusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif dalam memberikan kritik sehingga tidak menimbulkan keonaran. 

Ihwal tanggapan pemerintah bahwa pengibaran bendera One Piece akan memecah belah bangsa, menurut Alissa sikap itu terlalu berlebihan. Kecuali bila di belakang anak-anak muda tersebut ada kekuatan politik yang besar. Alissa mencontohkan, jika Nahdlatul Ulama (NU) yang menyebarkan One Piece, barulah menjadi persoalan serius. 

Sebab, infrastruktur NU telah terbangun dari tingkat pusat hingga ke akar rumput perdesaan. Misalnya, jaringan pengajian yang telah tertata rapi, serta pesantren di berbagai daerah. “Kalau NU mengambil posisi itu, baru bisa dikatakan memecah belah wong duwe (karena punya) kekuatan. Lha ini cuma bendera saja kok takut banget,” tutur Alissa.

Alissa juga menyesalkan aparat berupaya menghapus mural One Piece di jalan-jalan kampung. Menurut Alissa pemerintah mesti tahu tugas utamanya apa. Di sisi lain masyarakat juga harus paham kedudukannya. Dalam konteks protes lewat tokoh komik One Piece, masyarakat butuh kepastian suara mereka bisa disampaikan. Sedangkan tugasnya pemerintah menjaga ketertiban.

“Kalau dihapus aparat, ya, sudah kalau itu memang tugasnya pemerintah. Tapi masyarakat tinggal nggambar lagi,” kata Alissa lalu tertawa.

Namun bila penurunan bendera One Piece dan penghapusan mural itu dilakukan secara represif, Alissa melihat sudah terlalu berlebihan. Menurut Alissa pemerintah harusnya santai saja menanggapi fenomena tersebut. Bila perlu masyarakatnya diajak guyon. Sebab sesungguhnya kritik melalui One Piece  ekspresinya lebih pada senda gurau ketimbang serius. Sayangya pemerintah meresponnya terlalu berlebihan.

“Ya harusnya nanggapinya guyon juga. Diajak ngobrol santai, kongko-kongko, apa ta sakjane (apa sih sebenarnya) maksudmu. Anak-anak ini cuman modal bendera, enggak mungkin mau bikin pemberontakan, enggak punya amunisi apa-apa,” ujar Alissa.

Menurut Alissa, Gus Dur pernah bilang bahwa hari-hari ini bangsa kita tidak bisa membedakan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Dikiranya bila sudah menggenggam kekuasaan mampu memimpin. Padahal belum tentu. Adapun dalam fenomena One Piece, Alissa menilai bahwa anak-anak muda ingin mengatakan bahwa selama ini aspirasi yang disuarakan tidak sampai pada penguasa. 

“Sebagai pemimpin harusnya mikir enggak nyampeknya di mana, ayo ngomong, kan gitu. Ayo kita cari jalan keluar sama-sama. Tapi kalau masang bendera One Piece saja ditangkap, wah itu mengerikan,” kata dia.

Sebelumnya video penghapusan mural bergambar simbol mirip One Piece di Jalan Kampung Dukuh Ndayu, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen viral di media sosial. Dalam video berdurasi 45 detik itu, mural bergambar lambang bajak laut anime Shirohige itu tampak dihapus beberapa orang dengan didampingi aparat keamanan.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas meminta agar penjelasan soal penghapusan mural itu ditanyakan ke Satuan Polisi Pamong Praja. "Tanya ke Satpol PP," kata dia saat ditemui wartawan di sela-sela peluncuran Cek Kesehatan Gratis PKG Sekolah di Kabupaten Sragen di SDN 3 Kabupaten Sragen, Senin, 4 Agustus 2025.

Di Surabaya, Jawa Timur, aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga menghapus mural One Piece di kawasan Putatgede, Kecamatan Sukomanunggal, serta di kampung Tambak Asri dan di Krembangan,  Senin, 4 Agustus 2025. Bakesbangpol juga menurunkan bendera bergambar anime tengkorak bajak laut di Sukolilo.

Kepala Bakesbangpol Surabaya Tundjung Iswandaru berdalih penertiban itu berkaitan dengan upaya menggencarkan dan memasifkan pemasangan bendera merah putih dalam momentum HUT RI ke-80. Ia tak ingin HUT kemerdekaan dihiasi bendera selain merah putih.