Pimpinan MPR Jelaskan Peta Jalan Riset-Inovasi Butuh Perencanaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu ada peta jalan yang jelas dan dapat dipahami semua pihak terkait pembangunan sektor pendidikan, mencakup riset dan inovasi, yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Langkah untuk mendorong riset dan inovasi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan perencanaan yang jelas dan mudah dipahami pihak-pihak terkait," kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Terlebih, lanjut dia, sektor dunia usaha yang berperan menggerakkan perekonomian sangat membutuhkan kepastian dalam setiap upaya yang dilakukan.

Dia lantas menyitir pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Republik Indonesia Brian Yuliarto di Bandung, Jawa Barat, pekan lalu, yang menegaskan riset dan inovasi menjadi jalan utama bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income trap.

Dalam pernyataannya, lanjut dia, Brian menegaskan pentingnya penguatan industri berbasis sains dan teknologi agar mampu memberikan lompatan pertumbuhan ekonomi.

Anggota Komisi X DPR RI itu berharap keyakinan Mendiktisaintek untuk mendorong riset dan inovasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional itu mendapat dukungan semua pihak.

Dengan demikian, tambah dia, Indonesia mampu menjadi negara maju dan berdaya saing di masa depan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila.

Menurut dia, pembangunan di sektor pendidikan dan ekonomi yang selaras serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dijawab.

Dia mengingatkan tantangan tersebut di antaranya, dalam bentuk kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan industri; kualitas guru dan infrastruktur yang belum memadai; serta kurangnya sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

"Belum lagi, kendala keterbatasan anggaran, ketimpangan akses pendidikan, dan budaya yang belum sepenuhnya menghargai pendidikan vokasi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID,

sumber : Antara