PDIP Sebut Dukungan Terhadap Pemerintah Tak Harus Gabung ke Kabinet

KETUA Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan dukungan PDIP terhadap pemerintah tidak berarti harus bergabung ke dalam pemerintahan. Menurut dia, sebagai partai penyeimbang bahwa di luar pemerintahan, PDIP bisa tetap memberi dukungan secara substantif, secara kualitatif, hingga mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik.

"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," kata Andreas kepada wartawan di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa 5 Agustus 2025.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa PDIP adalah partai penyeimbang terhadap pemerintahan. Di sisi lain, menurut Andreas, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki hak prerogatif terkait bergabung atau tidaknya suatu partai terhadap kabinet pemerintahan.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa posisi PDIP ini tentu merupakan representasi dari publik karena pasti tidak semua publik juga menghendaki atau mempunyai pandangan yang selalu sama dengan pemerintahan.

"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.

Sebelumnya, pimpinan sidang komisi di Kongres VI PDIP Lasarus menyampaikan sikap politik partai banteng sebagai penyeimbang pemerintah tidak diambil dengan mudah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Barat itu berujar pembahasan ihwal arah sikap PDIP terhadap pemerintah berlangsung dinamis.

“Ini dinamikanya lumayan ya, karena di kami di politik cukup alot dan ramai dibahas sebelum kami putuskan,” ucap Lasarus usai penutupan Kongres VI PDIP di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Sabtu petang, 2 Agustus 2025. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan bahwa dengan menjadi partai penyeimbang, dengan sendirinya PDIP tidak akan masuk koalisi pemerintah. Kendati begitu, partai tetap bisa mengapresiasi dan mendukung pemerintah dalam menjalankan program-program yang memihak kepentingan rakyat.

Hal itu selaras dengan instruksi Megawati kepada kader PDIP agar memberikan dukungan ke pemerintah. Perintah itu muncul dalam agenda bimbingan teknis untuk anggota legislatif PDIP yang dihelat secara tertutup di Denpasar, Bali, pada Rabu, 30 Juli 2025.