Pemimpin oposisi Israel dari Partai Demokrat, Yair Golan.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Kepala Partai Demokratik yang beroposisi di Israel, Yair Golan, mengatakan pemerintah Benjamin Netanyahu ingin memaksakan pendudukan Jalur Gaza kepada warga Israel.
Golan memperingatkan bahwa hal ini akan menimbulkan biaya besar dalam bentuk uang dan darah yang akan membuat Israel terisolasi secara internasional dan akan berujung pada kematian para sandera.
Dalam pernyataan yang dikutip oleh Israel Maariv, Golan mengatakan kebijakan pemerintah Benjamin Netanyahu melayani agenda Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk membangun pemukiman baru di Gaza.
Golan mengingatkan warga Israel harus memperluas ruang lingkup oposisi dan negara terpaksa tidak stabil sampai pemerintah mengumumkan pemilihan umum.
Menurut kantornya, Netanyahu bergerak untuk menduduki kembali Jalur Gaza, termasuk area-area di mana para tahanan Israel kemungkinan besar ditahan.
Di sisi lain, Kepala Staf Eyal Zamir mengusulkan rencana pengepungan yang mencakup beberapa poros di Gaza dengan tujuan memberikan tekanan militer kepada Hamas untuk memaksa mereka membebaskan para tawanan, tanpa masuk ke dalam jebakan strategis.
Israel menduduki Jalur Gaza selama 38 tahun antara tahun 1967 dan 2005. Kabinet pada hari ini Kamis bertemu membahas rencana pendudukan Kota Gaza dan kamp-kamp pusat, yang ditentang oleh Zamir.
Pada 24 Juli 2025 lalu, Israel menarik diri dari perundingan tidak langsung dengan Gerakan Perlawanan Islam Hamas di Doha. Tel Aviv bersikeras untuk menarik diri dari perundingan Gaza, mengakhiri perang, para tahanan Palestina, dan mekanisme pendistribusian bantuan kemanusiaan.
BACA JUGA: Pengibaran Bendera One Piece, Badan Siber Ansor: Silakan tapi Jangan Sampai…
Lima puluh dua persen warga Israel menganggap pemerintah mereka bertanggung jawab penuh atau sebagian atas tidak tercapainya kesepakatan dengan Hamas, menurut sebuah jajak pendapat yang diterbitkan oleh Institut Studi Keamanan Nasional pada Ahad (3/8/2025).