Menko Airlangga Targetkan Biaya Logistik RI Turun ke 8 Persen pada 2030

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan biaya logistik bisa turun dari angka 14,5 persen menjadi 8 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan, agar dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Airlangga menyinggung neraca perdagangan Indonesia hingga Mei 2025 yang masih mencatatkan surplus selama 61 bulan berturut-turut. Menurut dia, efisiensi logistik yang lebih baik ke depannya diyakini dapat semakin memperkuat kinerja perdagangan.

"Dengan ekspor yang masih positif, hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5 persen itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 persen dan kembali turun ke 8 persen,” sebut Airlangga dalam konferensi pers ALFI Convex 2025, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (2/7).

Airlangga menyebut angka inflasi Indonesia masih berada di bawah target 2,5 dengan deviasi 1 persen, sehingga kondisi perekonomian nasional dinilai masih berada di jalur yang tepat. Namun, dia mengakui bahwa akibat dari perang dagang, indeks Purchasing Managers Index (PMI) mengalami penurunan ke level 47,4 persen.

"Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan, dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana, agar kita bisa single digit,” tutur Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa hampir semua negara ASEAN memiliki tingkat inflasi satu digit, sehingga Indonesia dinilai masih memiliki fat atau ruang yang perlu ditekan agar inflasi bisa lebih rendah. “Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong rancangan perpres tentang penguatan logistik nasional,” ujar dia.

Kapal kargo antre menunggu waktu sandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelindo 2. Foto: Wendiyanto/kumparan

Airlangga pun menyebutkan terdapat tiga poin utama yang tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut, yaitu penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyediaan jasa logistik.

Merespons target yang disampaikan Airlangga, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), M. Akbar Djohan, mengatakan bahwa pihaknya siap menyusun berbagai program perbaikan demi merealisasikan harapan penurunan biaya logistik pada tahun 2030. Ia menilai masih terdapat banyak aspek dalam sektor logistik yang bisa dioptimalkan.

“Memang industri logistik ini, ekosistem logistik nasional juga sangat rentan dengan regulasi. Sehingga yang disampaikan Bapak Menko (Airlangga) tadi program regulasi daripada pemerintah akan segera kita susun dengan berpartner dengan seluruh stakeholder logistik nasional,” tutur Akbar dalam kesempatan yang sama.

Ia menegaskan bahwa langkah ini ditujukan untuk memperkuat daya saing industri, sehingga target penurunan biaya logistik menjadi sekitar 8 persen dapat diwujudkan.