Membaca Sikap Politik PDIP yang Ingin Jadi Penyeimbang Kritis, bukan Opsisi atau Koalisi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama putra putrinya, Prananda Prabowo (kanan) dan Puan Maharani (kiri) dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).(Dok.PDIP)

DALAM pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan, melainkan mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang kritis.

Megawati menyoroti salah satu kesalahpahaman yang cenderungan mengadopsi logika oposisi versus koalisi seperti dalam sistem parlementer. Padahal, menurutnya, Indonesia menganut sistem presidensial yang mestinya tidak mengenal blok-blokan kekuasaan.

“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati.

“Konstitusi itu yang paling tinggi,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. Sebaliknya, partai akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Ia menekankan bahwa PDIP tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran sebagai penyeimbang dipahami sebagai upaya menjaga integritas arah kebijakan pemerintah agar tetap setia pada amanat konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan keadilan sosial.

PDIP, kata Megawati, akan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat. Namun, jika pemerintah dinilai melenceng dari prinsip keadilan dan kerakyatan, partai tidak akan segan bersikap kritis.

“Kami akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati. (P-4)