Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia, terutama di wilayah kaya minyak yang dikenal sebagai Ambalat di Laut Sulawesi.
"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia," ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu, seperti dilaporkan Malay Mail yang dikutip Channel News Asia pada Selasa (5/8/2025).
Pernyataan tegas itu disampaikan di tengah proses negosiasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia yang tengah berlangsung dalam forum konsultasi tahunan ke-13 yang digelar 29 Juli lalu.
Sengketa ini mencakup klaim tumpang tindih atas dua blok laut, ND6 dan ND7, yang disebut Malaysia sebagai bagian dari Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat. Wilayah ini telah lama dikaitkan dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah.
Pada 27 Juni lalu, Anwar bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final.
"Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik," ungkap Anwar.
Anwar juga memastikan pemerintah negara bagian Sabah dilibatkan dalam diskusi. Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor bahkan turut hadir dalam konsultasi tahunan di Jakarta.
"Kami membahas perimeter, mengikuti hukum maritim dan sejarah. Ini harus disetujui oleh pemerintah negara bagian dan selanjutnya oleh dewan legislatif," kata Anwar.
Namun, Hajiji menyebut isu Ambalat belum dibahas secara rinci. "Pembahasan pertemuan itu sangat positif. Hal-hal terkait masih dalam penyempurnaan," ujar Hajiji kepada wartawan, dikutip Malaysiakini.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Alamin menegaskan bahwa pemerintah federal akan memperhatikan secara serius kepentingan Sabah dalam isu ini.
"Pemerintah federal senantiasa melakukan penilaian yang detail dan komprehensif terhadap setiap resolusi, termasuk kerja sama ekonomi, untuk menemukan keputusan yang saling menguntungkan," jelasnya dalam sidang parlemen.
Sengketa Masih Jauh dari Final
Kendati ada sinyal positif, sejumlah analis yang dikutip Channel news Asia menilai penyelesaian sengketa ini masih jauh dari rampung. Pakar geopolitik dari Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, mengatakan pengembangan bersama Ambalat belum dimasukkan dalam pernyataan resmi karena masih banyak detail teknis yang harus dinegosiasikan.
"Salah satu kemungkinannya adalah karena kedua belah pihak masih merundingkan aspek teknis perjanjian tersebut, sehingga pernyataan publik dari para pemimpin bisa kontraproduktif," ujar Adib.
Ahli geostrategi Azmi Hassan dari Akademi Riset Strategis Nusantara juga menggarisbawahi bahwa status quo masih berlaku di wilayah tersebut. Menurutnya, negosiasi akan lebih fokus pada aspek teknis dan komersial ketimbang politik domestik.
"Jika tidak dapat diselesaikan soal batas wilayah, maka setidaknya saya pikir usaha patungan akan diberikan antara Petronas dan Pertamina," ujarnya.
Azmi menilai hubungan pribadi antara Anwar dan Prabowo bisa mempercepat proses penyelesaian. "Perselisihan ini memang sudah berlarut-larut, tapi hubungan yang sangat dekat antara keduanya akan mempermudah keadaan."
Ambalat merupakan wilayah strategis yang telah menjadi sumber ketegangan sejak awal 2000-an. Meski Mahkamah Internasional memutuskan pada 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, batas maritim di sekitarnya belum pernah ditentukan secara resmi.
Konflik sempat memanas pada 2004 ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi ke Shell, padahal Indonesia sudah memberi hak serupa kepada perusahaan energi Italia, Eni. Bahkan, pada 2010, kapal angkatan laut kedua negara nyaris terlibat konfrontasi di wilayah itu.
Meski begitu, Adib optimistis pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini bisa membawa kemajuan. "Ketika keuntungan finansial bagi kedua negara sudah jelas, negosiasi kemungkinan besar akan segera selesai."
(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kunjungan PM Malaysia, Beberapa Titik Jalan Jakarta Ditutup Siang Ini