MBG Dialokasikan Rp 335 Triliun, Kepala BGN: 2026 Butuh Rp 1,2 Triliun per Hari

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun pada 2026 merupakan usulan lembaganya. Hal itu karena pelaksanaan MBG tahun depan akan memakan biaya Rp 1,2 triliun per hari. 

"Itu kan usulan kami. Nah usulan kami kemudian diterima oleh pemerintah dan dinyatakan Rp 335 triliun," kata Dadan ketika ditanya perihal anggaran MBG pada 2026 seusai menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan Satgas MBG Kadin di Gudang PT Tempo Scan Pacific Tbk di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/8/2025). 

Dadan menjelaskan, sejauh ini penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 20 juta orang. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan tembus 100 persen atau sebanyak 82,9 juta orang pada akhir tahun ini. 

"Oleh sebab itu, tahun 2026 kita akan mulai dengan 82,9 juta (penerima manfaat) dari Januari, dan itu akan menelan anggaran Rp 1,2 triliun setiap hari. Jadi setiap bulan antara Rp 25 triliun sampai Rp 26 triliun," ucap Dadan.

Dia menambahkan, jika dikalikan setahun, pelaksanaan MBG pada 2026 membutuhkan dana Rp 300 triliunan. "Kemudian kita butuhkan dana untuk digitalisasi, dukungan manajemen, dan lain-lain. Total kami hitung Rp 335 triliun," ujarnya. 

Dadan mengatakan, meski alokasi anggaran MBG melonjak dari Rp 71 triliun pada tahun ini menjadi Rp 335 triliun tahun depan, makanan per sajian atau per porsi untuk satu penerima manfaat tetap Rp 10 ribu. "Per orangnya tetap Rp 10 ribu, ya kan bahan bakunya. Tapi itu sangat tergantung indeks kemahalan. Kalau di Papua kan Rp 60 ribu per orang, sedangkan di Jawa rata-rata Rp 10 ribu," ucapnya. 

Menurut Dadan, dari pengamatan BGN sejauh ini, anggran Rp 10 ribu per porsi untuk daerah di Pulau Jawa kerap berlebih. "Karena sebetulnya masak telur, ayam, dan lain-lain, itu rata-rata hanya terserap tujuh sampai delapan ribu. Jadi kelebihannya kita kirim untuk subsidi daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," kata Dadan.