Majelis Rektor Klaim Dukungan untuk Prabowo Atas Nama Civitas Akademika

KETUA Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan deklarasi dukungan kepada program prioritas Presiden Prabowo yang dibacakan di Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025, mengatasnamakan institusi kampus secara keseluruhan.

“Itu atas nama sivitas akademika. Karena ketika kami berbicara tentang pengentasan kemiskinan, perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi harus menjadi bagian penting dari upaya tersebut,” kata Eduart saat dihubungi, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Menurut Eduart, riset dan pengabdian masyarakat dari kampus dapat diarahkan untuk mendukung implementasi program pemerintah, bukan sekadar berhenti di jurnal akademik. “Sangat sayang ketika riset tentang kemiskinan hanya berakhir di publikasi. Ada peluang implementasi yang bisa dioptimalkan,” ujar dia. 

Eduart menegaskan, sikap itu tidak lahir dari pertimbangan politik. Ia justru melihat ini sebagai tanggung jawab nilai untuk pengentasan kemiskinan. “Kamj tidak masuk ke ranah itu (politik). Kenapa merasa terpanggil? Karena kami melihat ini kewajiban moral terkait pengentasan kemiskinan,” kata dia. 

Deklarasi dukungan tersebut melibatkan 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor PTN. Sejumlah rektor hadir, di antaranya Rektor Universitas Negeri Surabaya Nurhasan, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri, dan Rektor Universitas Palangka Raya Salampak.

Presiden Prabowo setidaknya memiliki 11 program prioritas dalam kepemimpinannya hingga lima tahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 11 program prioritas tersebut menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat besar, yakni sebanyak Rp 446,24 triliun. 

Program prioritas Prabowo ini rata-rata menelan dana jumbo. Makan bergizi gratis, misalnya, membutuhkan anggaran paling sedikit sebesar Rp 121 triliun. Lalu program 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 41,88 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak Rp 200 triliun. 

Selain itu, sekolah rakyat membutuhkan dana sebesar Rp 11,6 triliun, Sekolah Unggul Garuda Rp 2 triliun, dan program cek kesehatan gratis sebanyak Rp 3,4 triliun.

Dede Leni berkontribusi dalam penulisan artikel ini