YLBHI Soroti Pidato Kenegaraan Prabowo Tak Singgung HAM dan Kebebasan Berekspresi

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti bahwa pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sama sekali tidak menyinggung hak asasi manusia. Adapun pada pidato sesi pertama, Prabowo menyampaikan capaian kinerja pemerintahannya.

Tak hanya itu, pidato Prabowo juga sama sekali tidak menyinggung soal kebebasan berekspresi bagi warga Indonesia. Isnur menyoroti, Prabowo dalam pidatonya justru menyatakan bahwa geopolitik yang semakin tidak menentu membuat Indonesia harus punya pertahanan yang kuat. Prabowo juga menekankan kerja sama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI untuk memastikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Isnur menerjemahkan ini sebagai langkah Prabowo menggenjot pertumbuhan dengan pendekatan militeristik atau pendekatan berbasis kekuatan keamanan. “Tapi di sisi lain, tidak diberikan jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, maupun pemenuhan hak asasi manusia,” kata Isnur.

Adapun Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus 2025, menghadiri sidang tahunan MPR. Di sana, dia menyampaikan pidato dalam dua sesi. Sesi pertama membahas soal capaian kinerjanya sejak dilantik pada Oktober 2024. Sementara sesi kedua merupakan penyampaian laporan keuangan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada sesi pertama, Prabowo sempat mengatakan bahwa situasi geopolitik semakin tidak menentu. Maka dari itu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat guna menjaga kekayaan negara. Dia menjabarkan bahwa tahun ini, pemerintahannya resmi membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigadir Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. 

“Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), fi mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita,” kata Prabowo dalam pidatonya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Prabowo mengklaim pemerintahannya berkomitmen menegakkan hukum dan keadilan. Dia mengatakan tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. “Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini.