Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) bisa membantu menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Rp400 triliun.
“Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.
Hari ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.
“Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ujarnya lagi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.
“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo, Jumat (15/8).
Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: Sri Mulyani hitung peluang target defisit APBN nol persen 2027-2028
Baca juga: Esensi RAPBN 2026 dalam lanskap kemandirian ekonomi
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.