KPK Banding Vonis 3 Tahun Penjara Eks Pejabat Kemenkes

Kepala Pusat Krisis Kemenkes, Budi Sylvana menghadiri dialog bersama Menlu RI dan Tim Evakuasi WNI dari Wuhan di Kemenlu RI. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylvana, di kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung diri (APD) COVID-19.

Adapun dalam vonisnya, Budi dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.

“Untuk Terdakwa Budi Sylvana, KPK mengajukan banding karena KPK melihat ada perbedaan analisis dari JPU KPK dengan amar putusan dari Majelis Hakim,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (16/6).

“Kemudian untuk dua terdakwa lainnya, KPK tidak mengajukan banding. Namun tentu apabila terdakwa mengajukan banding, KPK juga tentu akan menyiapkan memori kontra bandingnya,” sambung dia.

Dua terdakwa lain yang dimaksud adalah Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.

Dalam kasus itu, Satrio divonis pidana 11,5 tahun penjara. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, Satrio juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 59,9 miliar subsider 3 tahun penjara.

Sementara itu, untuk Ahmad Taufik, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Ia juga dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 224,1 miliar subsider 4 tahun penjara.

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Adapun vonis yang dijatuhkan kepada Budi lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sebelumnya, Budi dituntut pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan 3 bulan.

Dalam kasus ini, pengadaan APD tersebut bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2020.

Ketiga terdakwa diduga merugikan negara mencapai Rp 319,6 miliar. Ketiganya didakwa turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum berupa negosiasi harga APD sejumlah 170 ribu pasang seluruhnya tanpa menggunakan surat pesanan.

Kemudian, para terdakwa juga melakukan negosiasi harga dan menandatangani surat pesanan APD sebanyak lima juta set, menerima pinjaman uang dari BNPB kepada PT PPM dan PT EKI sebesar Rp 10 miliar untuk membayarkan 170 ribu set APD tanpa ada surat pesanan dan dokumen pendukung pembayaran.

Lalu, ketiga terdakwa juga disebut ikut serta menerima pembayaran terhadap 1,01 juta set APD merek BOHO senilai Rp 711,2 miliar untuk PT PPM dan PT EKI.

Padahal, kata jaksa, PT EKI tidak mempunyai kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa sejenis di instansi pemerintah serta tidak memiliki izin penyalur alat kesehatan (IPAK).

Tak hanya itu, jaksa juga mengatakan PT EKI dan PT PPM tidak menyerahkan bukti pendukung kewajaran harga ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kesepakatan negosiasi APD.

Hal itu melanggar prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat, yaitu efektif, transparan, dan akuntabel yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.