Kontroversi Kebijakan Penaikan PBB-P2 Pati

Karangan bungan bunfan ucapan selamat HUT Pati berjajar di Kantor Bupati Pati.(MI/Akhmad Safuan)

KEBIJAKAN penaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sebesar 250% dirasakan sangat membebani warga di daerah ini. Aksi protes terus berlanjut bahkan mendapat sorotan dari sejumlah pihak termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang meminta agar PBB-P2 tersebut diturunkan.

Pemantauan Media Indonesia, hingga Kamis (7/8) ribuan warga Pati masih memenuhi Alun-alun Simpang Tujuh Pati untuk menyaksikan puncak perayaan HUT ke-702 Kabupaten Pati. Namun, masalah penaikan PBB-P2 tetap menjadi pembicaraan serius antarwarga, karena dipandang kebijakan Pemda Pati tersebut ugal-ugalan dan tidak melihat kondisi perekonomian saat ini.

Bahkan buntut protes hingga tantangan Bupati Pati Sudewo yang akan menghadapi 50 ribu pendemo yang menentang penaikan PBB-P2 hingga 250% tersebut membuat suasana memanas. Teriakan yel-yel kecaman terhadap Bupati Sudewo menggema saat iring-iringan rombongan pejabat melintas menggunakan kereta kencana dalam perayaan HUT ke-702 Pati tersebut.

"Penaikan PBB-P2 di Pati ini gila-gilaan, warga Pati mayoritas petani keberatan atas kenaikan tersebut, berapa sih pendapatan petani tidak sebanding dengan pajak yang harus dibayar," ujar Kosim, seorang warga Sukolilo, Pati.

Hal serupa juga diungkapkan Ahmad, 50, warga Kayen, Kabupaten Pati bahwa kenaikan PBB-P2 cukup membuat warga terbebani, bahkan sebelumnya tidak hanya naik 250 persen, tetapi 500%. "Saya mendapat tagihan PBB-P2 Rp1,3 juta, saya kaget karena tahun 2024 sebelumnya PBB-P2 hanya Rp179 ribu, sehingga protes," ungkapnya.

Namun setelah itu, lanjut Ahmad, dilakukan revisi hingga ada perubahan PBB-P2 yang harus dibayar Rp600 ribu atau naik 250%, bagian kasus ini tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga hampir sebagian warga Pati membuat aksi protes, meskipun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah Pati. 

"Kemana kami harus protes lagi," Imbuhnya.

Warga Batangan Muslimin, 45, juga mengeluhkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% tersebut, menurutnya beban pajak itu cukup terasa memberatkan bagi warga yang sebagian besar adalah buruh tani dan nelayan. Seperti dirinya pada tahun 2024 PBB-P2 rumah orangtua yang ditempati hanya  membayar Rp25 ribu, namun sekarang naik menjadi Rp144 ribu.

Warga Miskin 

Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) jumlah warga miskin di Kabupaten Pati masih cukup besar, hasil survai Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Pati sebesar 9,17% atau mencapai 116,84 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 118,18 ribu jiwa.

Kepala BPS Kabupaten Pati  Bob Setia Budi mengatakan Garis Kemiskinan di Kabupaten Pati pada Maret 2024 sebesar Rp559.499 per kapita per bulan, namun angka itu bertambah sebesar Rp26.954,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,06%, jika dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp532.545.

Angka kemiskinan itu, menurut Bob, sudah disampaikan Kepala BPS Kabupaten Pati kepada Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat itu. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 yang metodologi yang diterapkan juga tetap sama yaitu menggunakan konsep basic needs approach yaitu metodologi kebutuhan masyarakat yang diterbitkan oleh World Bank. (AS/E-4)