Kongres Tandingan di Bandung Inkonstitusional dan Mengancam Persatuan GMNI

Konges GMNI tandingan di Bandung.(dok.istimewa)

KETUA Pimpinan Sidang Pleno Tetap Kongres XXII GMNI, Christovan Loloh angkat suara menanggapi beredarnya dokumen notulensi rapat teknis terkait rencana penyelenggaraan kongres tandingan di Bandung. Upaya tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang tidak memiliki dasar organisasi dan berpotensi merusak marwah GMNI sebagai organisasi nasionalis yang menjunjung tinggi disiplin struktural.

“Forum semacam itu tidak memiliki legitimasi apa pun. GMNI sudah menyelesaikan kongresnya secara sah dan demokratis. Kepengurusan sudah terbentuk. Segala tindakan yang membentuk forum tandingan di luar keputusan organisasi adalah pelanggaran serius terhadap AD/ART GMNI,” tegas Christovan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7).

Jumlah Delegasi?

Dalam notulensi yang beredar, terlihat ada skenario penyusunan struktur pimpinan sidang pleno dan komisi, manipulasi quorum, hingga penyusunan ulang konsideran keputusan forum untuk memberi kesan legitimasi. Bahkan forum tersebut disebut akan memaksakan hasil sidang dalam satu hari penuh dengan klaim kehadiran 93 DPC.

Menurut Izal dari DPC Gorontalo yang turut dalam kongres tandingan tersebut, sidang-sidang komisi tidak banyak DPC yang hadir. 

“Sidang-sidang komisi dihadiri oleh 45 DPC Definitif dan Caretaker. Hanya saja persidangan tetap dilanjutkan karena harus menyelesaikan agenda persidangan,” ujar Izal. 

Politik Faksional?

Sujahri Somar, Ketua Umum GMNI menyebut upaya itu sebagai bentuk politik faksional yang tidak mencerminkan semangat perjuangan kader Marhaenis sejati.

“Ini bukan kerja kader yang menjunjung semangat nasionalisme, persatuan, dan ideologi kerakyatan. Ini murni manuver politik kelompok tertentu yang tidak siap kalah dan ingin menciptakan kekisruhan struktural di tubuh GMNI,” lanjutnya.

Jangan Terpengaruh?

Ia mengimbau kepada seluruh DPC dan kader di seluruh Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh manuver yang menurutnya hanya akan melemahkan perjuangan kolektif GMNI di tengah tantangan kebangsaan hari ini.

“Jangan terjebak pada ego sektoral. Mari kita jaga GMNI sebagai rumah besar perjuangan ideologis, bukan jadi arena perebutan kekuasaan sempit. Kami, kepengurusan sah, siap merangkul semua elemen untuk membangun GMNI ke depan. Tapi tidak untuk memberi ruang pada upaya kudeta organisasi,” tegas Sujahri. 

Rapat Bayangan?

Menurut dia, GMNI sebagai organisasi perjuangan tidak akan pernah dibangun dengan manuver-manuver rapat bayangan dan forum rekayasa.

“Kalau benar mereka ingin membangun GMNI, mestinya taat pada konstitusi. Kalau tidak, itu bukan GMNI, itu hanya gerombolan yang kebetulan memakai nama yang sama,” tutup Sujahri dengan nada tegas. (Cah/P-3