Prabowo Minta Parpol Kritik Pemerintah, Pengamat: Layak Diapresiasi

Presiden Prabowo Subianto .(Antara)

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada partai politik (parpol) baik luar maupun di dalam pemerintahan untuk mengkritik jalannya pemerintahan patut diapresiasi. Pasalnya, selama ini ia melihat lemahnya kritik terhadap pemerintah yang dilontarkan oleh partai politik.

"Belakangan ini praktis partai koalisi hanya mengaminkan semua kebijakan pemerintah. Hal yang relatif sama juga dilakukan PDIP. Karena itu, praktis tidak ada kritik dari partai politik yang ada di Senayan terhadap pemerintah. Hal ini tentu dapat membahayakan demokrasi di Indonesia, termasuk legitimasi pemerintahan Prabowo," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Sabtu (16/8).

Jamiluddin menilai Presiden Prabowo menyadari tanpa kritik pemerintahannya bisa kebal terhadap kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dalam jangka panjang dapat meruntuhkan fondasi demokrasi.

Ia mengatakan tanpa kritik, masyarakat juga hanya akan terpapar pada informasi yang disetujui pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan kurangnya pemahaman rakyat tentang masalah yang dihadapi negara.

Akibatnya, kata dia, negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme. Bahkan, akuntabilitas pemerintah bisa hilang yang berdampak pada melemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

"Prabowo tampaknya tak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia. Karena itu, Prabowo meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik pemerintah. Hal itu diperlukan karena kritik berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan," katanya.

Jamiluddin mengatakan dengan adanya kritik, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kritik juga akan mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Lagi pula, kritik adalah bentuk partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Dengan menyampaikan kritik, rakyat turut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Partisipasi rakyat yang aktif melalui kritik akan memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai aspirasi rakyat," katanya. 

Prabowo mengatakan pemerintah membutuhkan kritik dari kelompok di luar dan dalam pemerintahan. Kritik perlu untuk mengoreksi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meski kritik terasa sakit, Prabowo meminta kritik tidak boleh berhenti.

"Kadang kritik itu sakit juga. Enggak masalah. Jangan berhenti kritik,” Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8). (Faj/P-2)